itsme.id- Pemerintah sempat mencanangkan perlunya mengeluarkan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan UUD nomor 17 tahun 2013 dan Perppu akhirnya di tandatangani pada hari senin 10 juli 2017. Diterbitkannya Peraturan Perundang-undangan pembubaran ormas radikal adalah angin sejuk untuk negara kita yang sempat mendapat desakan bahkan ancaman dari beberapa kelompok-kelompok radikal.

Dengan Perppu UUD nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan UUD nomor 17 tahun 2013 maka ruang gerak “ormas” akan semakin sempit karena dalam perundang-undangan kali ini melarang “ormas”:

  1. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
  2. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
  3. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
  1. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  2. mengumpulkan dana untuk partai politik.
  3. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
  4. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
  5. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
  6. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  7. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
  8. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
  9. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila,

Ketika melanggar poin-poin di atas maka ancaman pidananya adalah 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, tergantung poin mana yang dilanggar. Perppu ini jelas-jelas akan melumpuhkan “ormas-ormas” anti pancasila dari ujung kaki sampai ujung rambut (SEKAKMAT). Tetapi Perppu yang diterbikat bisa menjadi mala petaka bagi pemerintah kita, karena besar kemungkinan “ormas” yang keberatan dengan Perppu bersatu menjadi kekuatan yang sangat luar biasa untuk melumpuhkan pemerintahan sekarang. Jika pemerintahan tidak lebih kuat mencegah segala kemungkinan terjadi maka yang SEKAKMAT adalah Presiden dan akan berdampak kepada kita semua. Tetap WASPADA!



arpan
arpan

Latest posts by arpan (see all)