Its NOT Me

Saat Kepala Daerahnya Masih Saling Meluruskan Dan Bahas Anggaran? Masyarakatnya Justru Bertindak!

oleh arpan

26 June 2019

Pembangunan Infrastruktur merupakan layanan fasilitas yang sangat di perlukan oleh masyarakat sebagai pendukung agar prekonomian  bisa berjalan baik, khususnya perbaikan jalan. Pemerintah pusat sangat sadar bahwa salah satu penghambat lambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah infrastruktur yag tidak merata. Tetapi tidak bisa di pungkiri bahwa terdapat jalan-jalan di beberapa daerah belum di kerjakan, atau masih dalam perencanaan atau masih terputar-putar di persoalan anggaran. Belum lama ini media radio online sajaddahlive melakukan peliputan tentang jalan rusak yang ada di desa alale kec Suwawa Tengah, Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo. Berdasarkan keterangan masyarakat pedagang dan kepala desa bahwa jalan tersebut sudah lama rusak dan penanganan yang di lakukan hanya dengan menimbun dan menimbun.

Menariknya  Pemerintah Provinsi dan Kabupaten kembali berkicau dalam hal meluruskan. Media resmi pemprov terang-terangan menulis bahwa melalui kepala Dinas PUPR bahwa jembatan Bulobulontu yang menghubungkan Kecamatan Suwawa Tengah dan Suwawa Selatan bukan menjadi kewenangan pemerintah provinsi, berbeda dari apa yang disampaian  Bupati Kabupaten Bone Bolango, Hamim Pou di beberapa media. Termasuk jalan yang menjadi sorotan dari peliputan radio online sajadahlive, yaitu jalan Kabila-Suwawa yang ada di Desa Alale. Tidak lama setelah liputan yang spesifik menyoroti jalan rusak yang ada di desa alale, masyarakat mulai melakukan penimbunan, dimana seratus persen di kerjakan oleh masyarakat dibantu oleh pedagang. Berikut pembicaraan singkat kami dengan kepala desa alale melalui via telepon:

Apa yang di sampaikan Kepala Desa sangat jelas, mengenai jalan di desa alale depan objek wisata pancing bahwa belum ada campur tangan kedua belah pihak, entah pemprov atau pemkab, murni campur tangan masyarakat dan pedagang yang berjualan di pasar minggu desa alale. Beginilah birokrasi, untuk menyelesaikan satu persoalan, membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Presiden juga sudah memerintahkan, birokrasi yang rumit berbelit belit dan lama segera di pangkas. Dalam konteks infastruktur perbaikan jalan, memang banyak factor yang menyebabkan sehingga belum terselesaikan. Selain “kepentingan” dan alur “politik” factor utama adalah anggaran dan kalau sudah bebricara anggaran, tidak ada pilihan selain bersabar. Dan factor paling nyeleneh adalah ketidak pedulian, yang nanti digerakkan oleh kalimat sakti, yaitu VIRALKAN. Saat sudah viral barulah pejabat public akan bergerak.

Berdasarkan keterangan yang di sampaikan kepala Dinas PUPR Provinsi , bahwa jalan di desa alale akses menuju objek wisata lombongo, tidak jauh dari pasar minggu sudah di anggarkan oleh pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Jadi, sudah jelas siapa yang akan menyelesaikan jalan tersebut,  jika tidak di luruskan kembali oleh pemkab Bone Bolango. Saat Pemda dan Pemkab masih saling meluruskan dan membahas anggaran, masyarakat justru sudah lebih dulu bertindak. Mungkin apa yang dilakukan oleh masyarakat desa alale dan pedagang, layak di sebut “people power”. Mengambil alih tugas pemerintah daerah dan mengulingkan stikma masyarakat yang tidak peduli dan menunjukkan kekuatan dengan bertindak dalam memberikan solusi.  Setelah jalan yang sudah ditimbun masyarakat di anggarkan  oleh pemkab Kabupaten Bone Balongo, Apakah yang akan terjadi? Nantikan di episode selanjutnya.

arpan