Oleh:  Dr. Ahmad Nur Fuad, M.A.

iT’s me  – Dari berbagai kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama yang terjadi, aktor-aktor non-negara dinilai memiliki peran dalam mempengaruhi merosotnya penghargaan atas kebebasan beragama. Penghargaan masyarakat, termasuk tokoh/elite agama, terhadap kebebasan beragama dinilai sangat rendah, sehinga perlu ditingkatkan. Dalam konteks ini penting kiranya membuat terobosan dalam rangka revitalisasi peran tokoh-tokoh lintas agama yang mewakili seluruh elemen: mayoritas dan minoritas, yang berpaham ‘liberal’, moderat sampai yang berpaham radikal sekalipun, dan lintas generasi.

Revitalisasi tersebut dapat dilakukan melalui pelbagai media atau kegiatan yang bisa mencakup edukasi untuk meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip umum hak kebebasan beragama, dan dialog lintas agama dan lintas generasi untuk menumbuhkan saling pengertian dalam tatanan masyarakat demokratis dan majemuk.

Sekalipun pemerintah memiliki kewajiban (state obligation) untuk melindungi hak kebebasan beragama atau berkeyakinan seluruh warga negaranya, peranan tokoh agama-agama dapat dikatakan jauh lebih signifikan. Ini disebabkan tokoh agama memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, terutama dalam komunitas agamanya. Mereka dihormati sebagai pemimpin dan patron bagi komunitas agamanya. Bahkan, pemerintah memandang tokoh agama sebagai faktor sosial dan politik yang sangat penting.

Tidak ada tokoh politik atau pemerintahan yang tidak menjalin hubungan dengan tokoh agama, baik untuk kepentingan politik jangka pendek maupun untuk kepentingan keberlangsungan program-program pemerintah. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa tokoh agama memiliki intensitas hubungan dan komunikasi yang tinggi dengan umat dan masyarakatnya, karena mereka hidup di tengah-tengah masyarakat dan mendengar keluhan-keluhan, mulai dari soal-soal agama sampai soal-soal kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks posisi dan kedudukan seperti ini, tokoh agama dari berbagai agama dan aliran perlu didorong untuk menjalankan fungsi edukatif sebagai pendidik dan pencerah terhadap komunitas agamanya menyangkut pemahaman yang benar terhadap prinsip-prinsip ajaran agama (Syari‘ah) yang sejalan atau kompatibel dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan beragama.

Untuk mencapai tujuan ini diperlukan kapasitas dan pemahaman yang benar pula di kalangan elite dan tokoh agama mengenai prinsip-prinsip dan dimensi-dimensi kebebasan beragama. Jika pemahaman yang dimiliki tidak benar atau bahkan menyesatkan, maka yang ter-transfer ke komunitas kegamaan sebagai pengetahuan justru akan kontraproduktif bagi penguatan pemahaman dan penghargaan terhadap hak kebebasan beragama.

Institusi keagamaan seperti masjid atau gereja dapat berfungsi sebagai lembaga edukatif bagi komunitas agama, bukan sebaliknya berfungsi provokatif dalam pengertian negatif. Dalam komunitas Muslim, lembaga pesantren -melalui peran para kyai- dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang ajaran keagamaan yang kompatibel dengan ide-ide modern tentang hak asasi manusia dan kebebasan beragama, tidak malah menjadi tempat menanamkan pemikiran radikal yang berujung kepada rendahnya penghargaan kepada kebebasan beragama.

Tokoh agama merupakan artikulator dari aspirasi masyarakat, lebih-lebih ketika mereka merasa aspirasi politiknya tidak terwakili oleh wakil rakyat yang mereka pilih. Kedekatan tokoh agama dengan umatnya lebih genuine (asli) ketimbang kedekatan politisi dengan rakyat yang diwakilinya. Jadi, tokoh agama memiliki fungsi sebagai agen pencerahan masyarakat melalui kegiatan pendidikan atau pengajaran agama yang dapat mengembangkan pengetahuan, wawasan dan kesadaran beragama masyarakat yang terbuka, toleran dan apresiatif terhadap keragaman.

Tokoh agama juga dapat berfungsi sebagai penyelesai konflik jika terjadi ketegangan atau konflik, baik di internal umat beragama, maupun antar umat beragama, yang diakibatkan oleh perwujudan hak kebebasan beragama. Sangat disayangkan jika yang terjadi malah sebaliknya, ketika tokoh agama malah menjadi pendorong terjadinya ketegangan dan konflik berbasis agama.