Its My Faith

Peran Dalam Kebebasan Beragama Itu Penting, Berikut Penjelasannya

oleh Mr BeN

6 February 2018

Oleh:  Dr. Ahmad Nur Fuad, M.A.

iT’s me  – Dari berbagai kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama yang terjadi, aktor-aktor non-negara dinilai memiliki peran dalam mempengaruhi merosotnya penghargaan atas kebebasan beragama. Penghargaan masyarakat, termasuk tokoh/elite agama, terhadap kebebasan beragama dinilai sangat rendah, sehinga perlu ditingkatkan. Dalam konteks ini penting kiranya membuat terobosan dalam rangka revitalisasi peran tokoh-tokoh lintas agama yang mewakili seluruh elemen: mayoritas dan minoritas, yang berpaham ‘liberal’, moderat sampai yang berpaham radikal sekalipun, dan lintas generasi.

Revitalisasi tersebut dapat dilakukan melalui pelbagai media atau kegiatan yang bisa mencakup edukasi untuk meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip umum hak kebebasan beragama, dan dialog lintas agama dan lintas generasi untuk menumbuhkan saling pengertian dalam tatanan masyarakat demokratis dan majemuk.

Sekalipun pemerintah memiliki kewajiban (state obligation) untuk melindungi hak kebebasan beragama atau berkeyakinan seluruh warga negaranya, peranan tokoh agama-agama dapat dikatakan jauh lebih signifikan. Ini disebabkan tokoh agama memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, terutama dalam komunitas agamanya. Mereka dihormati sebagai pemimpin dan patron bagi komunitas agamanya. Bahkan, pemerintah memandang tokoh agama sebagai faktor sosial dan politik yang sangat penting.

Tidak ada tokoh politik atau pemerintahan yang tidak menjalin hubungan dengan tokoh agama, baik untuk kepentingan politik jangka pendek maupun untuk kepentingan keberlangsungan program-program pemerintah. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa tokoh agama memiliki intensitas hubungan dan komunikasi yang tinggi dengan umat dan masyarakatnya, karena mereka hidup di tengah-tengah masyarakat dan mendengar keluhan-keluhan, mulai dari soal-soal agama sampai soal-soal kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks posisi dan kedudukan seperti ini, tokoh agama dari berbagai agama dan aliran perlu didorong untuk menjalankan fungsi edukatif sebagai pendidik dan pencerah terhadap komunitas agamanya menyangkut pemahaman yang benar terhadap prinsip-prinsip ajaran agama (Syari‘ah) yang sejalan atau kompatibel dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan beragama.

Untuk mencapai tujuan ini diperlukan kapasitas dan pemahaman yang benar pula di kalangan elite dan tokoh agama mengenai prinsip-prinsip dan dimensi-dimensi kebebasan beragama. Jika pemahaman yang dimiliki tidak benar atau bahkan menyesatkan, maka yang ter-transfer ke komunitas kegamaan sebagai pengetahuan justru akan kontraproduktif bagi penguatan pemahaman dan penghargaan terhadap hak kebebasan beragama.

Institusi keagamaan seperti masjid atau gereja dapat berfungsi sebagai lembaga edukatif bagi komunitas agama, bukan sebaliknya berfungsi provokatif dalam pengertian negatif. Dalam komunitas Muslim, lembaga pesantren -melalui peran para kyai- dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang ajaran keagamaan yang kompatibel dengan ide-ide modern tentang hak asasi manusia dan kebebasan beragama, tidak malah menjadi tempat menanamkan pemikiran radikal yang berujung kepada rendahnya penghargaan kepada kebebasan beragama.

Tokoh agama merupakan artikulator dari aspirasi masyarakat, lebih-lebih ketika mereka merasa aspirasi politiknya tidak terwakili oleh wakil rakyat yang mereka pilih. Kedekatan tokoh agama dengan umatnya lebih genuine (asli) ketimbang kedekatan politisi dengan rakyat yang diwakilinya. Jadi, tokoh agama memiliki fungsi sebagai agen pencerahan masyarakat melalui kegiatan pendidikan atau pengajaran agama yang dapat mengembangkan pengetahuan, wawasan dan kesadaran beragama masyarakat yang terbuka, toleran dan apresiatif terhadap keragaman.

Tokoh agama juga dapat berfungsi sebagai penyelesai konflik jika terjadi ketegangan atau konflik, baik di internal umat beragama, maupun antar umat beragama, yang diakibatkan oleh perwujudan hak kebebasan beragama. Sangat disayangkan jika yang terjadi malah sebaliknya, ketika tokoh agama malah menjadi pendorong terjadinya ketegangan dan konflik berbasis agama.

Peran tokoh agama dalam mewujudkan dan mengembangkan toleransi dan non-diskriminasi sebagai salah wujud penghargaan terhadap kebebasan beragama tidaklah ringan atau sederhana, karena masyarakat terus berkembang dan bergerak ke arah yang lebih kompleks secara politik dan ekonomi.

Namun, melakukan mediasi dalam rangka toleransi dan kerukunan setelah terjadinya konflik sebagai akibat dari adanya “pelanggaran” terhadap hak kebebasan beragama jauh lebih sulit dan menantang. Karena itu, tokoh-tokoh agama dituntut bersikap independen, beorientasi lebih kepada kepentingan moral dan sosial masyarakat, dan tidak terjebak dalam permainan politik jangka pendek yang dapat menjadi pemicu konflik bernuansa agama.

Peran tokoh agama di daerah atau di tingkat lokal menjadi semakin penting, terutama dengan desentralisasi dalam pemerintahan. Media juga memiliki andil dalam menaikkan pamor dan peranan tokoh agama di daerah. Pemerintah daerah juga mesti menfasilitasi peranan tokoh agama tersebut terutama dalam forum-forum yang dapat menjadi instrumen untuk mengembangkan pemahaman mengenai esensi kebebasan beragama atau berkeyakinan. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang menjadi amanat dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri perlu diberdayakan, tidak hanya sebagai instansi yang memberikan pertimbangan bagi pendirian rumah peribadatan, tetapi juga harus didayagunakan sebagai media dialog yang intensif dan konsultasi antar tokoh agama-agama; hasil dialog intensif dan konsultasi tersebut disosialisasikan dan didiseminasikan kepada umat yang menjadi tanggungjawab masing-masing pemuka agama.

Dalam konteks peran yang dapat dijalankan oleh para tokoh agama, menciptakan dan menguatkan penghargaan terhadap hak kebebasan beragama juga dapat dilakukan dengan, antara lain, mengembangkan sikap saling menghormati perbedaan keyakinan masing-masing pemeluk agama; dalam intern suatu umat beragama menghormati perbedaan dalam soal-soal cabang agama, termasuk perbedaan pilihan politik; dan saling menghormati adanya perbedaan doktrinal antar pemeluk agama yang berbeda; mengembangkan kerjasama sosial kemasyarakatan; mengembangkan dialog dan komunikasi secara regular, baik di level elite (tokoh agama) maupun pada level warga masyarakat dan umat beragama, terutama generasi muda terpelajar; mengembangkan paham kemajemukan dan toleransi yang dapat menciptakan suasana hidup berdampingan secara damai (peaceful co-existence); bahkan lebih dari itu, melakukan kolaborasi atau kerjasama antar umat beragama dalam mengatasi isu-isu bersama, seperti penghapusan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan bersama.

Untuk dapat menjalankan peran-peran penting tersebut, peningkatan kapasitas tokoh-tokoh lintas agama itu menjadi sangat penting, termasuk tokoh-tokoh muda dari berbagai agama yang di masa depan memliki potensi menjadi tokoh atau pemuka agama dan masyarakat. Forum-forum dialog atau konsultasi juga perlu melibatkan kalangan muda dari berbagai agama untuk menyebarkan pemahaman, pandangan dan sikap-sikap yang menghargai kebebasan beragama.

Bahkan tidak ada salahnya juga dirancang suatu model pelatihan (training atau workshop) resolusi konflik yang berbasis agama yang diikuti oleh tokoh-tokoh agama, terutama kalangan mudanya. Pelatihan ini dapat menjadi salah satu upaya mencegah timbulnya konflik dan memelihara perdamaian dan kerukunan atau toleransi sebagai dimensi penting dalam kebebasan beragama, sekaligus membekali kalangan muda dengan kemampuan dan kapasitas untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik (conflict resolution), jika konflik itu terlanjur terjadi.

Penguatan perlindungan dan penghargaan terhadap hak kebebasan beragama tidak bisa hanya melibatkan tokoh-tokoh agama dari arus utama (mainstream) yang mungkin sebagian besar telah mengembangkan sejenis religious literacy berdasarkan pemahaman atau interpretasi yang relevan dan kompatibel dengan gagasan-gagasan modern tentang hak-hak sipil dan politik warga negara, termasuk di dalamnya hak kebebasan beragama. Tokoh-tokoh agama tentu tidak niscaya menjadi “liberal” untuk sampai pada pandangan atau sikap yang menghargai hak kebebasan beragama.

Yang diperlukan sejatinya adalah keterbukaan pemikiran (open-mindedness) terhadap keragaman, perbedaan, dan terutama penghargaan terhadap hak-hak kebebasan beragama yang dimiliki oleh setiap pribadi warga negara. Pemikiran yang bersifat terbuka ini akan menutup peluang bagi tokoh-tokoh agama tertentu untuk membuat anjuran atau fatwa keagamaan, lebih-lebih provokasi yang mengarah kepada terjadinya tindakan kekerasan oleh masyarakat yang menghalagi hak kebebasan beragama, apalagi yang mengarah kepada tindakan persekusi agama, terutama terhadap kelompok minoritas agama.

Jadi, tokoh-tokoh agama perlu mengembangkan pemahaman keagamaan atau ‘ideologi toleran’ dan mendiseminasikannya kepada komunitas agamanya secara terus menerus. Ideologi keagamaan toleran yang membentuk sikap toleransi beragama itu akan menjadi prasyarat bagi adanya penghargaan terhap hak kebebasan beragama. Pandangan keagamaan yang toleran dan pluralis diyakini dapat membentuk sikap dan prilaku yang toleran, dan hal ini dapat menjadi semacam “katup pengaman” yang dapat menutup atau mencegah munculnya tindakan-tindakan yang mengarah kepada “pelanggaran” oleh masyarakat terhadap kebebasan beragama, dalam bentuk pengrusakan tempat ibadah, atau bahkan penghilangan nyawa orang-orang yang berbeda agama atau aliran yang sedang menjalankan hak kebebasan beragama mereka.

Karena itu, forum-forum dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya mempromosikan, melindungi dan menghargai hak kebebasan beragama, seperti workshop, pelatihan, diskusi, dialog dan sejenisnya, harus melibatkan sebanyak mungkin tokoh agama dari pelbagai elemen, termasuk elemen yang dianggap merepresentasikan “ideologi intoleran” yang selama ini “diduga” terlibat dalam tindakan persekusi agama.

Tentu hal ini tidak mudah, disebabkan adanya semacam ‘sekat ideologis’ yang bisa menjadi penghambat bagi dialog yang produktif dan efektif dalam kerangka perlindungan dan penghargaan terhadap hak kebebasan beragama. Tetapi ini penting dilakukan dan terus diupayakan secara bertahap karena, seperti dinyatakan oleh Peter Huff, “interreligious dialogue will never fulfill its unique mission until it recognizes fundamentalisms as conversational partners (dialog antar-agama tidak akan pernah memenuhi misinya yang unik sampai ia mengakui fundamentalisme sebagai teman bicara yang berharga)

Mungkin gagasan yang disampaikan dalam tulisan ini tidak ada yang sama sekali baru, dan selama ini upaya-upaya tersebut mungkin telah dilakukan oleh elemen-elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penguatan penghargaan terhadap kebebasan beragama. Namun, ketika dewasa ini terjadi peningkatan kasus-kasus pelanggaran hak kebebasan beragama dalam berbagai bentuknya, maka kegiatan-kegiatan nyata berupa pendidikan, pelatihan, workshop, diskusi dan dialog yangmelibatkan tokoh-tokoh agama perlu direvitalisasi dan dilaksanakan secara lebih intensif dan ekstensif.[]

Mr BeN

Dirut PT. Internasional Fokus Media (Group) Ketua Yayasan Ekual Akses Indonesia Kepala Divisi Media Yayasan Hidayah Bangsa