Its NOT Me

Opini Tanya Jawab Verifikasi Media, Anggota Dan Organisasi Wartawan

oleh arpan

3 September 2018

Oraganisasi wartawan di Indonesia cukup banyak, masing-masing memiliki visi misi yang berbeda dengan tujuan agar wartawan lebih menjunjung tinggi etika jurnalistik. Organisasi-organisasi ini juga bertujuan agar para wartawan lebih teratur, terkontrol dan sejahtera. Tetapi yang menjadi dilematis adalah makin banyaknya organisasi pers, media cetak, elektronik, dan cyber bahkan mobile seperti menimbulkan jarak antara satu sama lain. Apalagi berbicara soal verifikasi wartawan sampai hari ini masih menjadi pro dan kontra, maka dengan sendirinya terbentuk kelompok-kelompok atau blog-blog antar para wartawan. Karena masing-masing organisasi tidak ingin di rendahkan apalagi di langkahi. Meskipun pada ADRT masing-masing organisasi di atur tetang tidak adanya blog-blog dalam sesama wartawan. Namun dalam implementasi bisa saja sebaliknya. Dan organisasi wartawan besar tidak sudi di samakan dengan organisasi wartawan kecil apalagi lokalan.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, wartawan adalah orang yang secara teratur melakukan kerja jurnalistik. Kemudian pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan, PERS adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan mengolahdan menampilkan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar dan grafik dengan menggunakan media catak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Kemudia BAB III Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa wartawan bebas memilih organisasi wartawan, kemudian BAB IV ayat 1 tentang setiap warga Indonesia dan negara berhak berhak mendirikan perusahaan pers. Ayat 2, wartawan pers harus berbadan hukum Indonesia.

Yang menjadi pertanyaan adalah sah mana, perusahaan yang berbadan hukum atau organisasi yang berbadan hukum? Apakah dengan memilik indentitas wartawan dari perusaahan media yang berbadan hukum tidak cukup membuktikan? Kemudian tidak berhak melakukan aktifitas kewartwanan jika tidak memiki kartu dari salah satu organisasi wartawan yang ada? Jika wartawan berhak memilih organisasi wartawan, lalu haruskah ada edaran yang menyatakan bahwa selain organisasi wartawan A tidak sah? Lalu apa fungsi kartu pers yang di keluarkan oleh perusahaan media yang berbadan hukum?

Ini adalah Jawaban Salah satu Wartawan Senior Di Provinsi Gorontalo Melalui Via WhatsApp:

[12:47, 9/2/2018] Mahmud Marhaba: Baik saudaraku.

[12:48, 9/2/2018] Mahmud Marhaba: Terkait deng persoalan diatas maka ini jawaban yang diharapkan bisa membantu.

[12:50, 9/2/2018] Mahmud Marhaba: Perusahan Pers wajib berbadan hukum PT, Yayasan atau Koperasi. Ini sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 4 tahun 2008.

[12:51, 9/2/2018] Mahmud Marhaba: Badan hukum Wajib dimiliki oleh perusahan Pers.

[12:53, 9/2/2018] Mahmud Marhaba: Organisasi wartawan yang terdaftar di Dewan Pers cukup banyak. Tetapi baru 3 organisasi wartawan yang diakui sang teman menjadi konstituen Dewan Pers.

[12:54, 9/2/2018] Mahmud Marhaba: PWI, AJI dan IJTI. Hanya ini yang mendapat pengakuan dari DP

[12:54, 9/2/2018] Mahmud Marhaba: ID card yang dikeluarkan oleh perusahan bukanlah kartu pers.

[12:55, 9/2/2018] Mahmud Marhaba: Kartu Pers dikeluarkan oleh Lembaga Pers.

[12:59, 9/2/2018] A.R.P.N: Jadi yang belum mendapat lisensi tdk bisa melakukan kegiatan kewartawanan?

[12:59, 9/2/2018] Mahmud Marhaba: Bisa saja, tetapi berimplikasi terhadap proses hukumnya.

[12:59, 9/2/2018] A.R.P.N: Lalu bagaimana dengan organisasi wartwan yang cukup banyak tadi?

[13:00, 9/2/2018] Mahmud Marhaba: Kalau tidak ada aduan aman

[13:00, 9/2/2018] Mahmud Marhaba: Jika ada delik pers bagaimana?

[13:00, 9/2/2018] Mahmud Marhaba: Sebuah mobil tanpa STNK

[13:00, 9/2/2018] Mahmud Marhaba: Seorang sopir tanpa SIM

[13:00, 9/2/2018] Mahmud Marhaba: Selama tidak di razia berarti aman

[13:01, 9/2/2018] Mahmud Marhaba: Jika kena razia, maka bisa dikatakan mobil bodong.

[13:01, 9/2/2018] A.R.P.N: Kalau misalnya yang belum mendapat izin lalu terdapat pelanggaran apakh medianya tdk dpt menyelesaikannya?

[13:02, 9/2/2018] Mahmud Marhaba: Bisa dapat penyelesaian.

[13:02, 9/2/2018] Mahmud Marhaba: Buntutnya bisa dikriminaisasi

[13:03, 9/2/2018] Mahmud Marhaba: Jika bergabung dengan media dan organisasi pers yang berlegitimasi maka akan dilindungi

[13:03, 9/2/2018] Mahmud Marhaba: Prosesnya bertahap.

[13:03, 9/2/2018] Mahmud Marhaba: Jika pelanggaran berat dan yang terberat mencabut kartu wartawan ybs

 Kemudian Beliau menutup dengan: Batasan profesional.seorang jurnalis wajib dilakukan untuk menghindari praktek mafia, abal2 dan lainnya, yang dianggap merusak citra wartawan secara keseluruhan.

Semoga bisa memberikan perngertian juga penjelasan yang baik, khususnya mengenai pro kontra di ruang linkup para wartawan. Mari sama-sama selalu menjunjung tinggi etika jurnaslitisk sembari meningkatkan kuliatas masing-masing. Terkadang, banyaknya organisasi wartawan pelahan-lahan membangun tembok pemisah antara para wartawan. Yang lama-kelamaan persatuan wartawan hanya formalitas dalam sebuah kegiatan salah satu organisasi kewartawanan. Insyallah hal ini tidak terjadi di provinsi gorontalo, karena dalam kegiatan Musyawarah Besar Ikatan Wartawan Kabupaten Gorontalo (IWKG) semua baik baik dan akur-akur saja, semoga!

arpan