Its My Faith

Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan

oleh arpan

22 May 2018

Penguatan Perlindungan dan Penghargaan terhadap Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Merevitalisasi Peran Tokoh Lintas Agama
Oleh. Dr. Ahmad Nur Fuad, M.A.

[klik untuk Profile Penulis]

iTs me – Tulisan ini dimaksudkan sebagai sumbangan pemikiran dalam kerangka peningkatan peranan tokoh lintas agama dalam memperkuat perlindungan dan penghargaan terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan. Diawali dengan uraian singkat mengenai konsep normatif hak kebebasan beragama, dan uraian tentang keadaan kebebasan beragama akhir-akhir ini seperti yang dapat ditemuakan dalam beberapa laporan, tulisan ini diakhiri dengan diskusi tentang pentingnya merevitalisasi peran tokoh agama dalam upaya mempromosikan kebebasan beragama.

Dimensi-dimensi Konseptual Kebebasan Beragama[1]

Hak kebebasan beragama atau berkeyakinan termasuk hak fundamental yang diakui dan dijamin oleh Universal Declaration of Human Rights (Pasal 18). Pelbagai perjanjian seperti International Covenant on Civil and Political Rights (Pasal 18) dan deklarasi-deklarasi yang lain juga mengatur berbagai dimensi kebebasan beragama. Pembukaan dari The Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and Discrimination Based on Religion or Belief (1981) menyatakan bahwa agama atau keyakinan bagi setiap orang yang menganutnya merupakan salah satu elemen fundamental dalam kehidupan yang harus dijamin dan dihormati.

Kebebasan beragama atau berkeyakinan merupakan sebuah konsep yang luas dan terbuka untuk ditafsiri secara beragam. Penafsiran tersebut bisa berbeda antar negara, budaya, agama dan individu-individu. Bahkan, jika sekelompok negara menyetujui prinsip-prinsip umum mengenai kebabasna beragama atau berkeyakinan dalam sebuah perjanjian internasional, misalnya, sangat mungkin bahwa negara-negara tersebut tidak miliki pemahaman atau penafsiran yang sama menyangkut nilai-nilai yang dipertaruhkan ketika membuat perjanjian tersebut.

Dalam pengertian umum, kebebasan beragama berarti memiliki hak untuk memilih, menganut, memanifestasikan dan menyebarkan agama yang diyakininya. Pengertian kebebasan beragama berpusat atau terletak pada ekspresi dari pelbagai dimensi tersebut. Jadi ada dua jenis kebebasan kunci terkait agama yang mencakup: kebebasan untuk menganut agama atau berganti agama/keyakinan, dan kebebasan untuk memanifestasikan agama atau keyakinan. Kebebasan jenis pertama tersebt tidak hanya mencakup “inner freedom” atau kebebasan individu untuk memelihara agama atau keyakinanya, tetapi juga kebebasan untuk menganut atau tidak menganut suatu agama atau keyakinan tertentu.

Menganut suatu agama berarti membuat pernyataan terbuka mengenai agama atau keyakinan yang dipeluk dan pernyataan kesetiaan kepada agama, keyakinan atau pendapat tertentu. Dalam hal agama, setiap orang memiliki hak untuk secara bebas menyakatakan bahwa dia percaya atau tidak percaya kepada agama tertentu. Hak menganut (memeluk) secara esensial berarti hak untuk memilih agama, termasuk hak untuk berpindah agama.

Kebebasan memanifestasikan membolehkan setiap orang untuk menjalankan agamanya, melalui ibadah, praktik keagamaan dan pengajaran agama. Kebebasan untuk mempraktikkan ritual dan ajaran agama merupakan bagian penting dan esensial dan mencakup norma-norma dan keyakinan agama. Kebebasan beragama berarti bahwa setiap orang baik secara individu maupun bersama dengan yang lain, secara privat atau publik, dapat mempraktikkan ritual agamanya sendiri dan beribadah menurut keyakinannya. Pasal 6 Deklarasi tentang penghapusan segala bentuk intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan (1981) menyatakan aspek-aspek kebebasan beragama tersebut.

Kebebasan untuk menyebarkan (propagation) adalah dimensi ketiga dari kebebasan beragama. Propagasi mencakup hak mengajarkan, melatihkan, membuat seruan dan dakwah, mereproduksi dan meningkatkan jumlah pengikut dan menyebarkan agama dari satu tempat ke tempat lainnya. Kebebasan beragama juga berkaitan dengan toleransi, non-diskriminasi dan kesetaraan agama. Prinsip kesetaraan agama melibatkan pengakuan terus menerus terhadap kesatuan dan keragaman. Agama-agama yang berbeda tidak harus sama untuk bisa disatukan.

Kebebasan beragama tidak lengkap dan tidak efektif tanpa kebebasan berhimpun (asosiasi), berkumpul dan berbicara. Hak berhimpun adalah aspek penting dari kebebasn beragama, karena individu tidak dapat membangun atau mempromosikan agama dan gagasannya kecuali jika dia bergabung dengan yang lain atau orang lain bergabung dengan dirinya.

Kebebasan berkumpul berarti berkumpul untuk tujuan atau praktik tertentu seperti beribadah. Kebebasan ini memungkinkan setiap orang/individu untuk bertemu satu sama lain, untuk mendiskusikan gagasan atau ajaran keagamaan mereka dan melaksanakan ibadah. Kebebasan berbicara mencakup kebebasan untuk berkomunikasi atau mengkomunikasikan agama dan ajarannya kepada orang lain.

Hanya dalam praktiknya dimensi-dimensi kebebasan beragama tersebut tidak sepenuhnya mendapatkan tempat di semua negara, karena adanya pembatasan-pembatasan yang dibuat oleh negara, mungkin dengan pertimbangan politik tertentu atau karena ada perbedaan mendasar menyangkut landasan filosofis dari prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dipahami oleh suatu negara, budaya, agama atau bahkan individu tertentu.

Kondisi Kebebasan Beragama di Indonesia Akhir-akhir Ini
Bersamaan dengan berkembangnya sistem demokrasi, supremasi hukum dan tuntutan terhadap adanya perlindungan dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia, terutama setelah kejatuhan rejim otoratian Orde Baru (1998), isu hak kebebasan beragama atau berkeyakinan justru sedang dipertaruhkan akhir-akhir ini. Bahkan, belakangan dilaporkan banyak kasus pelanggaran hak kebebasan beragama baik yang melibatkan aparat negara dan pemerintahan maupun yang melibatkan aktor-aktor di luar negara (masyarakat, organisasi keagamaan atau individu), terutama terhadap kelompok minoritas keagamaan.

Merosotnya perlindungan dan penghargaan terhadap kebebasan beragama di Indonesia, menurut M. Syafi’i Anwar, disebabkan antara lain oleh: lemahnya penegakan hukum; peraturan atua regulasi yang saling bertentangan terkait dengan perlindungan hak-hak warga negara dan kelompok minoritas; berkembangnya ideologi intoleran terhadap orang lain yang berbeda agama; lemahnya kepemimpinan Presiden SBY; dan pendekatan pemerintah pusat yang longgar terhadap persekusi agama yang terjadi di daerah. Syafi’i Anwar menyebut perkembangan demokrasi di satu pihak dan merosotnya kondisi kebebasan beragama tersebut sebagai paradoks.[2]

Terdapat beberapa laporan tentang adanya kasus penyalahgunaan (abuses) atau diskriminasi oleh kelompok masyarakat tertentu terhadap kelompok minoritas agama, atau dengan kata lain, terdapat intoleransi dan diskriminasi berdasarkan agama atau keyakinan. Diskriminasi tersebut –menurut beberapa laporan yang dipublikasikan- dilakukan baik oleh organisasi massa keagamaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun individu warga negara yang terlibat dalam penyalahgunaan wewenang. The Wahid Institute misalnya melaporkan 38 kasus dan Setara Institute melaporkan 194 kasus terkait “pelanggaran” hak kebebasan beragama oleh aktor-aktor non-negara sepanjang 2011.

Kasus-kasus pelanggaran hak kebebasan beragama melibatkan kelompok minoritas agama sebagai korban, seperti Jemaat Ahmadiyah Indonesia di beberapa lokasi (seperti Jawa Barat, Nusa Tenggara, Jawa Timur), kelompok Syi’ah (Sampang Madura), kelompok Kristen di beberapa tempat (Bekasi, misalnya) dan kelompok-kelompok minoritas agama lainnya.

Terdapat juga beberapa laporan dari kelompok Muslim tentang sulitnya mendirikan tempat ibadah di wilayah atau propinsi di mana kaum Muslim tergolong minoritas, seperti di Papua, Bai dan Sulawesi Utara.[3]
Dalam beberapa laporan tentang keadaan kebebasan beragama tersebut antara lain disimpulkan bahwa sebagian dari kerangka hukum dan kebijakan pemerintah memberikan sumbangan terhadap rendahnya penghargaan terhadap kebebasan beragama. Beberapa undang-undang, peraturan pemerintah, surat keputusan bersama menteri dan bahkan peraturan atau kebijakan pemerintah daerah dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip umum dari HAM, termasuk hak kebebasan beragama. Misalnya, UU 1/PNPS/1965 tentang penodaan agama (blasphemy law) -yang oleh Mahkamah Konstitusi pada April 2010 tetap dipertahankan- memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah untuk membuat pembatasan-pembatasan yang diperlukan terhadap hak kebebasan beragama berdasarkan kepentingan atau pertimbangan keamanan. Selain itu, juga terdapat beberapa regulasi yang dipandang bermasalah, seperti surat keputusan tentang pembangunan rumah ibadah (direvisi 2006), dan tentang bantuan asing untuk lembaga atau organisasi keagamaan di Indonesia (1978).[4]

Selain dari perspektif legal framework tersebut, negara melalui aparatusnya juga dinilai melalukan pelanggaran hak kebebasan beragama, antara lain, dengan membiarkan terjadinya aksi/tindakan pengrusakan atau penutupan tempat ibadah, dan pengusiran kelompok minoritas agama tertentu dari kampung halamannya. Menurut laporan The Wahid Institute ada 93 kasus, sedangkan Setara Institute melaporkan 105 kasus, terkait pelanggaran hak kebebasan beragama yang melibatkan negara dan aparatusnya. Negara atau pemerintah dinilai tidak melakukan tindakan nyata untuk memberikan perlindungan terhadap kelompok minoritas yang menjadi korban, menegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran, atau tidak melaksanakan putusan pengadilan yang membolehkan tempat-tempat ibadah yang telah ditutup untuk beroperasi kembali.

Revitalisasi Peran Tokoh Lintas Agama

Dari berbagai kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama yang dilaporkan tersebut, aktor-aktor non-negara dinilai memiliki peran dalam memengaruhi merosotnya penghargaan atas kebebasan beragama. Penghargaan masyarakat, termasuk tokoh/elite agama, terhadap kebebasan beragama dinilai sangat rendah, sehinga perlu ditingkatkan. Dalam konteks ini penting kiranya membuat terobosan dalam rangka revitalisasi peran tokoh-tokoh lintas agama yang mewakili seluruh elemen: mayoritas dan minoritas, yang berpaham ‘liberal’, moderat sampai yang berpaham radikal sekalipun, dan lintas generasi. Revitalisasi tersebut dapat dilakukan melalui pelbagai media atau kegiatan yang bisa mencakup edukasi untuk meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip umum hak kebebasan beragama, dan dialog lintas agama dan lintas generasi untuk menumbuhkan saling pengertian dalam tatanan masyarakat demokratis dan majemuk.

Sekalipun pemerintah memiliki kewajiban (state obligation) untuk melindungi hak kebebasan beragama atau berkeyakinan seluruh warga negaranya, peranan tokoh agama-agama dapat dikatakan jauh lebih signifikan. Ini disebabkan tokoh agama memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, terutama dalam komunitas agamanya. Mereka dihormati sebagai pemimpin dan patron bagi komunitas agamanya. Bahkan, pemerintah memandang tokoh agama sebagai faktor sosial dan politik yang sangat penting. Tidak ada tokoh politik atau pemerintahan yang tidak menjalin hubungan dengan tokoh agama, baik untuk kepentingan politik jangka pendek maupun untuk kepentingan keberlangsungan program-program pemerintah. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa tokoh agama memiliki intensitas hubungan dan komunikasi yang tinggi dengan umat dan masyarakatnya, karena mereka hidup di tengah-tengah masyarakat dan mendengar keluhan-keluhan, mulai dari soal-soal agama sampai soal-soal kehidupan sehari-hari.

Dalam konteks posisi dan kedudukan seperti ini, tokoh agama dari berbagai agama dan aliran perlu didorong untuk menjalankan fungsi edukatif sebagai pendidik dan pencerah terhadap komunitas agamanya menyangkut pemahaman yang benar terhadap prinsip-prinsip ajaran agama (Syari‘ah) yang sejalan atau kompatibel dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak kebebasan beragama. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan kapasitas dan pemahaman yang benar pula di kalangan elite dan tokoh agama mengenai prinsip-prinsip dan dimensi-dimensi kebebasan beragama. Jika pemahaman yang dimiliki tidak benar atau bahkan menyesatkan, maka yang ter-transfer ke komunitas kegamaan sebagai pengetahuan justru akan kontraproduktif bagi penguatan pemahaman dan penghargaan terhadap hak kebebasan beragama.

Institusi keagamaan seperti masjid atau gereja dapat berfungsi sebagai lembaga edukatif bagi komunitas agama, bukan sebaliknya berfungsi provokatif dalam pengertian negatif. Dalam komunitas Muslim, lembaga pesantren -melalui peran para kyai- dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang ajaran keagamaan yang kompatibel dengan ide-ide modern tentang hak asasi manusia dan kebebasan beragama, tidak malah menjadi tempat menanamkan pemikiran radikal yang berujung kepada rendahnya penghargaan kepada kebebasan beragama.

Tokoh agama merupakan artikulator dari aspirasi masyarakat, lebih-lebih ketika mereka merasa aspirasi politiknya tidak terwakili oleh wakil rakyat yang mereka pilih. Kedekatan tokoh agama dengan umatnya lebih genuine (asli) ketimbang kedekatan politisi dengan rakyat yang diwakilinya. Jadi, tokoh agama memiliki fungsi sebagai agen pencerahan masyarakat melalui kegiatan pendidikan atau pengajaran agama yang dapat mengembangkan pengetahuan, wawasan dan kesadaran beragama masyarakat yang terbuka, toleran dan apresiatif terhadap keragaman.

Tokoh agama juga dapat berfungsi sebagai penyelesai konflik jika terjadi ketegangan atau konflik, baik di internal umat beragama, maupun antar umat beragama, yang diakibatkan oleh perwujudan hak kebebasan beragama. Sangat disayangkan jika yang terjadi malah sebaliknya, ketika tokoh agama malah menjadi pendorong terjadinya ketegangan dan konflik berbasis agama.

Peran tokoh agama dalam mewujudkan dan mengembangkan toleransi dan non-diskriminasi sebagai salah wujud penghargaan terhadap kebebasan beragama tidaklah ringan atau sederhana, karena masyarakat terus berkembang dan bergerak ke arah yang lebih kompleks secara politik dan ekonomi. Namun, melakukan mediasi dalam rangka toleransi dan kerukunan setelah terjadinya konflik sebagai akibat dari adanya “pelanggaran” terhadap hak kebebasan beragama jauh lebih sulit dan menantang. Karena itu, tokoh-tokoh agama dituntut bersikap independen, beorientasi lebih kepada kepentingan moral dan sosial masyarakat, dan tidak terjebak dalam permainan politik jangka pendek yang dapat menjadi pemicu konflik bernuansa agama.

Peran tokoh agama di daerah atau di tingkat lokal menjadi semakin penting, terutama dengan desentralisasi dalam pemerintahan. Media juga memiliki andil dalam menaikkan pamor dan peranan tokoh agama di daerah. Pemerintah daerah juga mesti menfasilitasi peranan tokoh agama tersebut terutama dalam forum-forum yang dapat menjadi instrumen untuk mengembangkan pemahaman mengenai esensi kebebasan beragama atau berkeyakinan. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang menjadi amanat dari Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri perlu diberdayakan, tidak hanya sebagai instansi yang memberikan pertimbangan bagi pendirian rumah peribadatan, tetapi juga harus didayagunakan sebagai media dialog yang intensif dan konsultasi antar tokoh agama-agama; hasil dialog intensif dan konsultasi tersebut disosialisasikan dan didiseminasikan kepada umat yang menjadi tanggungjawab masing-masing pemuka agama.

Dalam konteks peran yang dapat dijalankan oleh para tokoh agama, menciptakan dan menguatkan penghargaan terhadap hak kebebasan beragama juga dapat dilakukan dengan, antara lain, mengembangkan sikap saling menghormati perbedaan keyakinan masing-masing pemeluk agama; dalam intern suatu umat beragama menghormati perbedaan dalam soal-soal cabang agama, termasuk perbedaan pilihan politik; dan saling menghormati adanya perbedaan doktrinal antar pemeluk agama yang berbeda; mengembangkan kerjasama sosial kemasyarakatan; mengembangkan dialog dan komunikasi secara regular, baik di level elite (tokoh agama) maupun pada level warga masyarakat dan umat beragama, terutama generasi muda terpelajar; mengembangkan paham kemajemukan dan toleransi yang dapat menciptakan suasana hidup berdampingan secara damai (peaceful co-existence); bahkan lebih dari itu, melakukan kolaborasi atau kerjasama antar umat beragama dalam mengatasi isu-isu bersama, seperti penghapusan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan bersama.

Untuk dapat menjalankan peran-peran penting tersebut, peningkatan kapasitas tokoh-tokoh lintas agama itu menjadi sangat penting, termasuk tokoh-tokoh muda dari berbagai agama yang di masa depan memliki potensi menjadi tokoh atau pemuka agama dan masyarakat. Forum-forum dialog atau konsultasi juga perlu melibatkan kalangan muda dari berbagai agama untuk menyebarkan pemahaman, pandangan dan sikap-sikap yang menghargai kebebasan beragama. Bahkan tidak ada salahnya juga dirancang suatu model pelatihan (training atau workshop) resolusi konflik yang berbasis agama yang diikuti oleh tokoh-tokoh agama, terutama kalangan mudanya. Pelatihan ini dapat menjadi salah satu upaya mencegah timbulnya konflik dan memelihara perdamaian dan kerukunan atau toleransi sebagai dimensi penting dalam kebebasan beragama, sekaligus membekali kalangan muda dengan kemampuan dan kapasitas untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik (conflict resolution), jika konflik itu terlanjur terjadi.

Penguatan perlindungan dan penghargaan terhadap hak kebebasan beragama tidak bisa hanya melibatkan tokoh-tokoh agama dari arus utama (mainstream) yang mungkin sebagian besar telah mengembangkan sejenis religious literacy berdasarkan pemahaman atau interpretasi yang relevan dan kompatibel dengan gagasan-gagasan modern tentang hak-hak sipil dan politik warga negara, termasuk di dalamnya hak kebebasan beragama. Tokoh-tokoh agama tentu tidak niscaya menjadi “liberal” untuk sampai pada pandangan atau sikap yang menghargai hak kebebasan beragama. Yang diperlukan sejatinya adalah keterbukaan pemikiran (open-mindedness) terhadap keragaman, perbedaan, dan terutama penghargaan terhadap hak-hak kebebasan beragama yang dimiliki oleh setiap pribadi warga negara. Pemikiran yang bersifat terbuka ini akan menutup peluang bagi tokoh-tokoh agama tertentu untuk membuat anjuran atau fatwa keagamaan, lebih-lebih provokasi yang mengarah kepada terjadinya tindakan kekerasan oleh masyarakat yang menghalagi hak kebebasan beragama, apalagi yang mengarah kepada tindakan persekusi agama, terutama terhadap kelompok minoritas agama.

Jadi, tokoh-tokoh agama perlu mengembangkan pemahaman keagamaan atau ‘ideologi toleran’ dan mendiseminasikannya kepada komunitas agamanya secara terus menerus. Ideologi keagamaan toleran yang membentuk sikap toleransi beragama itu akan menjadi prasyarat bagi adanya penghargaan terhap hak kebebasan beragama. Pandangan keagamaan yang toleran dan pluralis diyakini dapat membentuk sikap dan prilaku yang toleran, dan hal ini dapat menjadi semacam “katup pengaman” yang dapat menutup atau mencegah munculnya tindakan-tindakan yang mengarah kepada “pelanggaran” oleh masyarakat terhadap kebebasan beragama, dalam bentuk pengrusakan tempat ibadah, atau bahkan penghilangan nyawa orang-orang yang berbeda agama atau aliran yang sedang menjalankan hak kebebasan beragama mereka.

Kerena itu, forum-forum dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya mempromosikan, melindungi dan menghargai hak kebebasan beragama, seperti workshop, pelatihan, diskusi, dialog dan sejenisnya, harus melibatkan sebanyak mungkin tokoh agama dari pelbagai elemen, termasuk elemen yang dianggap merepresentasikan “ideologi intoleran” yang selama ini “diduga” terlibat dalam tindakan persekusi agama. Tentu hal ini tidak mudah, disebabkan adanya semacam ‘sekat ideologis’ yang bisa menjadi penghambat bagi dialog yang produktif dan efektif dalam kerangka perlindungan dan penghargaan terhadap hak kebebasan beragama. Tetapi ini penting dilakukan dan terus diupayakan secara bertahap karena, seperti dinyatakan oleh Peter Huff, “interreligious dialogue will never fulfill its unique mission until it recognizes fundamentalisms as conversational partners (dialog antar-agama tidak akan pernah memenuhi misinya yang unik sampai ia mengakui fundamentalisme sebagai teman bicara yang berharga).[5]
Mungkin gagasan yang disampaikan dalam tulisan ini tidak ada yang sama sekali baru, dan selama ini upaya-upaya tersebut mungkin telah dilakukan oleh elemen-elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penguatan penghargaan terhadap kebebasan beragama. Namun, ketika dewasa ini terjadi peningkatan kasus-kasus pelanggaran hak kebebasan beragama dalam berbagai bentuknya, maka kegiatan-kegiatan nyata berupa pendidikan, pelatihan, workshop, diskusi dan dialog yangmelibatkan tokoh-tokoh agama perlu direvitalisasi dan dilaksanakan secara lebih intensif dan ekstensif.[]

Bibliografi

Mirmoosavi, Ali, “The Qur’an and Religious Freedom,” dalam Hermeneutics, Scriptural Politics, and Human Rights, eds. Bas de Gaay Fortman, Kurt Martens, and M.A. Mohamed Salih, New York: Palgrave Macmillan, 2009.
Saeed, Abdullah and Hassan Saeed, Freedom of Religion, Apostasy and Islam, Burlington: Ashgate, 2004.
Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1/BER/MDN-MAG/1979
Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2006/No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepada Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat
Huff, Peter A., “The Challenge of Fundamentalism for Interreligious Dialogue,” Cross Current (Spring-Summer, 2000).

Bibliografi Online

Anwar, M. Syafi’i, “The Paradox of Indonesia’s Democracy and Religious Freedom,” www.freedomhouse.org/blog/paradox-indonesia’s-democracy-and-religious-freedom
http://www.findarticles.com/cf_0/m2096/2000_Spring-Summer/63300895/print.jhtml
United States Department of State “2011 report on International Religious Freedom – Indonesia” yang dipublikasikan oleh United States Department of State (30 Juli 2012), at http://www.unhcr.org/refworld/docid/502105b35f.html. (diakses 20 Maret 2013).

[1] Lihat Ali Mirmoosavi, “The Qur’an and Religious Freedom,” dalam Hermeneutics, Scriptural Politics, and Human Rights, eds. Bas de Gaay Fortman, Kurt Martens, and M.A. Mohamed Salih (New York: Palgrave Macmillan, 2009); 127-128; Abdullah Saeed and Hassan Saeed, Freedom of Religion, Apostasy and Islam (Burlington: Ashgate, 2004), 10-12. Pandangan tentang “the right to freedom of religion” ini merupakan pemahaman elaboratif terutama terhadap pasal 18 UDHR, dan pasal 18 ICCPR.

[2] M. Syafi’i Anwar, “The Paradox of Indonesia’s Democracy and Religious Freedom,” www.freedomhouse.org/blog/paradox-indonesia’s-democracy-and-religious-freedom
[3] Lihat misalnya laporan yang berjudul “2011 report on International Religious Freedom – Indonesia” yang dipublikasikan oleh United States Department of State (30 Juli 2012), at http://www.unhcr.org/refworld/docid/
502105b35f.html. (diakses 20 Maret 2013).

[4] Pemerintah menegaskan bahwa Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, bukan merupakan bentuk diskriminasi dalam hal kebebasan beragama. Sementara itu, pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri diatur melalui Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1/BER/MDN-MAG/1979. Sedangkan regulasi terbaru tentang pendirian tempat peribadatan tercakup dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 Tahun 2006/No.8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepada Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.
[5] Peter A. Huff, “The Challenge of Fundamentalism for Interreligious Dialogue,” Cross Current (Spring-Summer, 2000).
Lihat http://www.findarticles.com/cf_0/m2096/2000_Spring-Summer/63300895/html.

arpan