Respon Positif Pemikir Muslim atas DUHAM dan Tinjauan Historis-Kultural HAM

Oleh. Budhy Munawar-Rachman
(Klik untuk profie Penulis)

iT’s me – JIKA kita ingat bahwa kenangan pahit dari kolonialisme dan imperialisme belum terlewatkan lebih dari dua generasi (sekitar 50 tahun), maka prasangka yang keras kepada Barat, yang ikut mengaburkan hal-hal yang sebenarnya tidak murni Barat semata seperti ide tentang Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dapat sedikit banyak kita pahami, persoalannya mungkin bukanlah bagaimana menghilangkan kenangan pahit dan negatif kepada Barat akibat pengalaman kolonialisme dan imperialisme, tetapi bagaimana menyadarkan diri yang bersangkutan sendiri tentang hakikat Hak Asasi Manusia (HAM) itu dengan menggali dan mengembangkan berbagai konsep yang secara potensial ada dalam sistem-sistem budaya yang berbeda-beda. Harapannya ialah, karena akhirnya manusia dan kemanusiaan yang ada dalam berbagai sistem budaya tertentu memiliki titik kesamaan antara satu dengan lainnya.

Berikut ilustrasi bagaimana sebagian para pemikir Muslim bisa menerima penuh DUHAM. Riffat Hassan, pemikir feminis dari Pakistan misalnya menegaskan, bahwa “…Meskipun dalam kenyataannya tidak diakui secara universal, tidak dijalankan secara universal, atau tidak didesakkan pemberlakuannya secara universal, HAM tetaplah amat penting. Meskipun banyak orang tidak memahami atau mendesakkannya, hak-hak itu tetap merupakan hak-hak yang setiap manusia harus memilikinya. Hak-hak itu berakar sangat kuat dalam kemanusiaan kita, sehingga setiap penolakan atau pelanggaran atasnya merupakan penegasian atau pendegradasian atas apa yang membuat kita menjadi manusia.”

Kalau kita melihat respon positif para pemikir Muslim atas DUHAM, maka paling tidak ada dua alasan yang dikemukakan mereka: Pertama, penghormatan atas HAM adalah cita-cita luhur semua agama manusia, termasuk Islam. Sementara, DUHAM adalah salah satu wujud perumusan modernnya dalam bentuk prinsip-prinsip.

Kedua, harmonisasi antara tradisi islam dan konsep HAM modern adalah sesuatu yang niscaya, sehingga hukum islam pra-modern yang menghambat kemungkinan itu haruslah ditafsir ulang. Menurut mereka bukan dalam ranggak menundukkannya di bawah prinsip HAM modern, melainkan karena ada masalah di sekitarnya yang menjadikan kaum Muslim sulit merealisasikan cita-cita islam. Meraka yang mendukung gagasan HAM menegaskan bahwa hukum-hukum (Islam pra-Modern) itu adalah rumusan manusia, karena itu perumusannya kembali bukan tidak saja dibolehkan, bahkan diperlukan. Dengan cara ini maka kompetensi syariat islam yang diklaim universal dan kebal waktu (al-Islam shalih li kulli zaman wa makan), memang bisa dibenarkan.

Jika hal tersebut di atas itu dapat diterima, maka logikanya ialah bahwa manusia dan kemanusiaan adalah universal. Nilai-nilai dalam satu sama lain bentuk pasti ada dalam setiap bangsa di setiap zaman. Jabaran-jabaran mutakhir atau modern tentang manusia dan kemanusiaan dapat dipandang sebagai tidak lebih daripada kelanjutan logika ide-ide dasar tersebut dalam konteks kehidupan kontemporer yang semakin kompleks dan bersifat global.

Penerimaan dan kesadaran tentang HAM haruslah otentik dan sejati. Sebab nilai-nilai serupa itu dapat dihayati hanya jika dikaitkan dengan kesadaran hidup bermakna. HAM akan dapat menumbuhkan komitmen dalam jiwa para pendukungnya jika ia merupakan bagian dari hakikat kehadirannya sebagai manusia. Karena itu perlu pendekatan sosial budaya dan sejarah.

Istialah HAM (Human Rights) mulai banyak digunakan hanya seusai Perang Dunia II. Istilah itu menjadi umum oleh Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB yang dikeluarkan pada 1948. Sebagai istilah, HAM menggantikan “hak-hak alami” (natural rights), sebuah konsep yang sangat lama, dan ungkapan “hak-hak manusia (lelaki)” (rights of man), yang tidak harus mencakup hak-hak perempuan.



Latest posts by arpan (see all)