Featured, Its My Life

Hati-hati Bermain Bola Liar “Propaganda Rusia”

oleh Jannus TH Siahaan

20 February 2019

Pasca Pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 2016 lalu, isu tentang propaganda Rusia sempat menjadi topik yang ramai diperbincangkan. Konteks pembahasannya pun bukan hanya propaganda ala Rusia (propaganda dengan menggunakan model yang digunakan negara tersebut) saja, melainkan juga melibatkan negara tersebut secara langsung sebagai pihak yang terlibat aktif dalam mendukung calon tertentu.

Pemaknaan yang demikian tak lepas dengan apa yang sedang diperdebatkan di Amerika, yakni dugaan keterlibatan Rusia di dalam pemilihan umum Negeri Paman Sam beberapa tahun lalu. Jika ditelisik lebih luas, gaya propaganda yang dibahas tersebut ternyata tidak saja melanda Amerika. 

Belum lama ini, Portal Politico menyebutkan bahwa beberapa negara di kawasan Eropa juga ditengarai menjadi tempat propaganda semacam itu yang digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Rusia memang menggunakan model propaganda kebohongan–seperti yang disebut oleh Rand Corporation–untuk kepentingan politiknya di kawasan. 

Pasca-Perang Dingin, Rusia sebagai kelanjutan Uni Soviet tampaknya masih menyimpan persaingan politik dengan musuh lamanya, AS. Kekuatan negeri Paman Sam di satu sisi masih kuat di Eropa lewat NATO, termasuk lewat pengaruhnya di negara-negara yang berbatasan langsung dengan Rusia, termasuk juga yang terjadi di Suriah. 

Di sisi lain, Rusia punya banyak kepentingan, termasuk dalam hal bisnis energi. Sebagai catatan, pipa gas dari Rusia melintas hampir di seluruh kawasan Eropa dan membuat negara-negara tersebut cukup bergantung pada negeri Beruang Merah. Kasus pertentangan antara Rusia dan Ukraina terkait semenanjung Krimea, misalnya, disebut-sebut sebagai salah satu peristiwa yang melibatkan propaganda. 

Pada pertengahan Maret 2018, TIME memuat pengakuan seorang mantan anggota buzzer team dari Rusia bernama Vitaly Bespalov yang berperan dalam propaganda di media sosial.

Aktivitas yang disebut sebagai online trolling–bisa diartikan sebagai aktivitas “memancing secara online”–bertujuan mengubah opini dan pandangan publik tentang suatu hal tertentu. 

Kala itu, dalam sebuah video singkat, Vitaly menjelaskan bagaimana aktivitas trolling tersebut dilakukan untuk menyebarkan berita bohong dan membentuk opini masyarakat di beberapa negara, misalnya di Ukraina, AS, dan Jerman. Tujuannya untuk menjatuhkan citra pemimpin-pemimpin negara itu di mata masyarakatnya, dan pada akhirnya menguatkan posisi politik Rusia, terutama Vladimir Putin, di hadapan negara tersebut. 

Tidak jarang juga propaganda politik yang terjadi di sekitar kontestasi elektoral tersebut ditujukan untuk mendukung kandidat tertentu yang dianggap mampu mengakomodasi negara yang kini dipimpin oleh Presiden Putin itu. Dalam konteks Indonesia, Pilpres 2019 secara tidak langsung berhubungan dengan kepentingan negara tersebut.

Baca juga: Pilpres Sebagai Ajang Rasionalitas Publik

Rusia punya banyak perjanjian kerja sama dengan Indonesia, termasuk di bidang alat utama sistem pertahanan, kereta api, minyak dan tambang. Apalagi, Asia diprediksi akan menjadi center of the world’s gravity atau pusat gravitasi peradaban dunia, sebagaimana salah satunya diungkapkan oleh ekonom AS Gary Becker, dan Asia Tenggara secara khusus, akan menjadi poros di dalamnya. 

Dengan konteks “gemuruh” ekonomi-politik di Laut China Selatan, misalnya, negara seperti Rusia perlu jaminan untuk tetap menjadi pemain utama di dalamnya. Oleh karena itu, memastikan kepentingan-kepentingannya tetap terjaga di Indonesia sebagai bagian dari poros gravitasi dunia di masa yang akan datang adalah sebuah keharusan bagi negara tersebut. 

Artinya, kalau mau dicarikan irisannya, akan ada saja persilangan kepentingan yang sangat mungkin diperjuangkan juga oleh Rusia dan konteks tersebut membuat negara ini punya konsen dalam pergantian kekuasaan di negeri ini. Namun, apakah isu di balik dua kata yang “melompat” dari mulut calon presiden Joko Widodo ( Jokowi) tersebut bakal mencapai kondisi strategis itu? 

Jika yang dimaksud Jokowi adalah cara-cara propaganda yang sering dipakai Rusia, apakah peluang pelakunya hanya ada di pihak lawan politiknya, yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno? Atau, justru pihak Jokowi punya peluang untuk melakukan hal yang sama?

Tentu jawabannya sangat bergantung kepada pihak mana kita bertanya. Hampir bisa dipastikan, tidak akan ada satu pun pihak yang bersedia mengakui bahwa mereka menggunakan cara-cara kotor dalam memenangi kontestasi. 

Namun, jika kita mencoba meraba peluang dan kapasitas para pihak dalam memainkan propaganda ala Rusia tersebut, semua pihak yang terlibat dalam kontestasi berpeluang melakukannya.

Tidak hanya pihak oposisi yang memang memiliki intensi untuk mengganggu citra penguasa, penguasa yang sedang berkuasa pun memiliki kapasitas dan peluang yang tak kalah besar untuk memproduksi “propaganda Rusia” untuk merontokkan pamor dan kredibilitas pihak oposisi. 

Penguasa melalui jejaring otoritas dan media yang dimiliki jauh lebih berkapasitas untuk menebar kebohongan dan kebencian, bahkan dengan metode dan mekanisme yang juga jauh lebih sistematis dan terorganisasi.

Oleh karena itu, ada baiknya Jokowi dan tim pemenangannya lebih berhati-hati dalam menggunakan diksi dan terminologi agar tidak membangun pembelahan yang berujung pada dikotomi “insider” dan “outsider”. 

Oleh karena itu, ada baiknya Jokowi dan tim pemenangannya lebih berhati-hati dalam menggunakan diksi dan terminologi agar tidak membangun pembelahan yang berujung pada dikotomi “insider” dan “outsider”. 

Model komunikasi yang diniatkan untuk medelegitimasi pihak kompetitor secara tidak sehat justru akan mengarahkan persepsi negatif publik kepada pemerintah sendiri, yakni berpotensi melahirkan anggapan “paranoid” di dalam persepsi publik.

Karena, pada ujungnya publik akan mengukur secara komparatif bahwa yang melakukan propaganda sebagaimana yang diperbandingkan oleh Tim Pemenangan Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin adalah Rusia sebagai sebuah negara yang dijalankan oleh sebuah pemerintahan dan dikuasai secara politik oleh seorang penguasa yang legitimate menurut rule of the game negara tersebut. 

Dengan perspektif komparatif tersebut, maka dengan mudah publik bisa mengembalikannya ke dalam negeri secara bulat-bulat bahwa yang memiliki kapasitas lengkap untuk melakukan hal yang sama di dalam negeri adalah institusi, lembaga, sesosok kepala institusi, dan supporting system-nya, yang setara dengan pembanding di atas. 

Nah, dengan cara pandang yang demikian, maka istilah propaganda Rusia akan seketika bisa menjadi bola liar, yang sesaat bisa saja melekat di kerah baju oposisi, tapi sesaat selanjutnya bisa berpindah ke peci pemerintah yang sedang berkuasa.

Dalam konteks inilah, saya kira, Jokowi harus lebih hati-hati dalam melakukan politik “offensive”, karena di satu sisi selain bisa berujung pada pergumulan tak sehat di antara sesama anak bangsa, di sisi lain juga bisa memantul ke muka sendiri.

Jannus TH Siahaan

Pengamat sosial politik, tinggal di Bogor | Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran.