Featured, Its My Faith

Gus Mus dan Nasehat di Tahun Politik

oleh Ali Romdhoni, MA

10 September 2018

Hari ini pertanyaan yang mengganggu pikiran saya mulai terjawab, mengapa pada Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, KH. Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus) tidak bersedia dipilih para kiai sepuh anggota ahlul halli wal aqdi(Ahwa) untuk kembali menduduki posisi sebagai Rais Am PBNU periode 2015-2020. Gus Mus—dalam pemahaman saya—rupanya lebih memilih tidak terikat dengan jabatan organisasi, yang dengan demikian bisa bersikap independen terhadap segala hal yang menjadi sikap resmi NU sembari terus membersamai langkah para kiai dan memperhatikan derap-laju kaum santri.

Benar, begitu beredar kabar KH Ma’ruf Amin yang masih menjadi Rais Am PBNU dipinang Presiden Joko Widodo sebagai calon wakil presiden untuk mendampinginya pada pemilih presiden mendatang, Gus Mus merespon dengan cepat. Kiai yang juga pernah menjabat sebagai Rais Am PBNU itu mengingat agar KH Ma’ruf Amin mundur dari posisinya, karena pimpinan tertinggi NU tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun, termasuk merasa menjadi bawahan dari seorang pejabat politik atau pemerintah.

Bagaimana menemukan pembelajaran dari sikap seorang Gus Mus dalam konteks ini?

Warga Nahdliyin sangat beragam dan memiliki sebaran yang luas. Di sini, peran kiai sebagai pembimbing dan pengayom umat harus menjangkau semua lapisan. Gus Mus sedianya telah dipilih oleh para kiai sepuh anggota Ahwa untuk menduduki posisi sebagai Rais Am PBNU, namun dengan rendah hati menyatakan masih ada figur yang lebih tepat.

Sekilas, pilihan sikap pimpinan Pesantren Raudlatut Thalibin Rembang, Jawa Tengah ini seperti aneh. Prof.Muhammad Quraish Shihab dalam satu acara dialog bersama Gus Mus juga pernah menyayangkan hal ini.

Namun bagi Gus Mus, bila ada orang lain lebih mampu dalam mengemban satu amanat kemudian kita menerima amanat itu, maka tindakan kita yang demikian hanya akan mempercepat proses menuju kehancuran. Saya juga mendengar cerita Gus Mus tentang kebiasaan para kiai sepuh di lingkungan NU, yang umumnya saling berebut untuk menjadi makmum (menjadi pengikut) bagi kiai lainnya. Ini adalah etika dan perilaku saling menghormati yang terjadi di antara kiai satu dengan kiai lainnya.

Menurut saya juga masih ada hal lain. Gus Mus ingin memberikan keteladanan dalam memilah antara tujuan dan sarana untuk mencapai tujuan, mana yang esensial dan yang bukan. Jabatan struktural di organisasi kemasyarakatan (apalagi jabatan politik) sangat terbatas, dan hanya bisa diduduki oleh orang tertentu. Itupun terkadang sampai harus menempuh jalan yang menyimpang.

Tetapi bila berbicara mengenai jabatan sejatinya untuk memudahkan kita dalam melayani masyarakat. Mengabdi kepada masyarakat bisa dilakukan oleh semua orang dan setiap waktu. Jadi, sudah semsetinya kita mengutamakan peran yang harus dilakukan di tengah masyarakat, tanpa membatasi diri dengan waktu dan jabatan yang kita sandang.

Menjadi pengurus organisasi pada hakekatnya juga untuk memikirkan masyarakat. Toh, tugas itu telah dilakukan oleh para kiai dengan merawat para santri dan berada di tengah masyarakat di desa-desa. Peran yang demikian bisa lakukan oleh lebih banyak pihak, tapa perlu berebut jabatan struktural.

Berpihak pada Masyarakat dunia

Warga Nahdliyin tentu menghormati ijtihad politik KH Ma’ruf Amin untuk menerima pinangan Presiden Jokowi, terlebih lagi ketika tujuannya untuk membangun bangsa Indonesia menuju kondisi yang lebih baik. Namun demikian, NU memiliki aturan rumah tangga yang jelas. NU secara organisastoris tidak terikat dengan organisasi politik dan organisasi sosial manapun. NU didirikan lebih dari sekedar untuk kepentingan politik dan kelompok.

Lihatlah, misalnya, kiprah para kiai NU melalui pembentukan Komite Hijaz yang dipimpin oleh KH Abdul Wahab Chasbullah. Pada tahun 1926 NU mengirimkan delegasi untuk bertemu dengan Raja Ibnu Saud di Saudi Arabia, dan menyampaikan beberapa usulan (permintaan) terkait dengan kepentingan umat Islam di seluruh dunia. Antara lain kemerdekaan dalam bermadzhab dan jaminan kelestarian tempat-tempat bersejarah di Saudi Arabia.

Hal lain yang menjadi perhatian NU melalui delegasi Komite Hijaz adalah ketetapan biaya haji setiap tahunnya, serta hukum yang berlaku di negeri itu agar diundangkan. Tujuannya untuk menghindari salah faham bagi orang Islam pendatang, mengingat Mekah dan Madinah merupakan destinasi umat Islam dari penjuru dunia.

Baru-baru ini, seorang tokoh NU juga memperjuangkan rakyat Palestina dengan mendatangi dan mengajak dialog para tokoh penting di Israel. Ini sekali lagi menegaskan keberpihakan NU pada kepentingan dunia. Sudah seharusnya tradisi yang berjalan di lingkungan NU dipertahankan. Jangan sampai untuk kepentingan politik yang sesaat bisa merusak spirit gerakan NU.

Ini sekaligus menjadi pelajaran bagi kaum muda, jangan hanya fokus pada perebutan jabatan hingga lupa tujuan mulia setelah mencapai jabatan itu sendiri. Tugas pemangku jabatan tidak lebih sebagai seorang pelayan masyarakat. Di sini menjadi penting untuk mengingat ungkapan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, “tidak ada jabatan apa pun di dunia ini yang perlu dikejar dan dipertahankan sampai mengorbankan pihak lain”.

Pesan di atas sangat relevan untuk didengar kembali, terutama menjelang musim pemilihan presiden dan anggota legislatif seperti sekarang ini.

Ali Romdhoni, MA

Lecturer at the Islamic Studies faculty of Wahid Hasyim University Semarang, Indonesia. Living in Harbin, China.