Its My Faith

Beragama Di Negeri Pancasila

oleh arpan

3 September 2017

Penghormatan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia

Oleh. Cekli Setya Pratiwi
[Klik untuk profile Penulis]

iT’s me – Berbicara soal hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, tidak terlepas dari bagaimana hubungan antara agama dan negara. Diskusi mengenai relasi atau hubungan antara agama negara dan Hak Asasi Manusia masih dianggap relevan khususnya di Indonesia, mengingat sampai saat ini masih banyak diskursus yang muncul dari berbagai kalangan mengenai topik ini.

Di satu sisi ada kelompok yang berpendapat bahwa HAM identik dengan liberalisasi dan oleh karenanya menerapkan HAM adalah sebuah upaya melawan syariat Islam, sehingga usaha-usaha untuk mendirikan negara Islam dipandang sebagai salah satu alternatif memecahkan persoalan bangsa, akibat dari dampak buruk liberalisasi. Di sisi lain, ada juga kelompok yang masih berpandangan bahwa pendirian negara Islam di Indonesia akan mengalami banyak kendala mengingat hal ini akan bertentangan dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa, yang telah berurat dan berakar dan menjadikan kondisi sosial mayarakat Indonesia yang beranekaragam.

Dalam tataran teori, diskursus yang terjadi di antara para pakar, dinilai sebagai sebuah hal yang wajar dan bahkan dapat memperkaya wawasan keilmuan masyarakat. Namun, dalam tataran praktis, tidak jarang diskursus ini menimbulkan persoalan yang begitu rumit, jika perbedaan tersebut dimaknai secara sempit oleh sekelompok orang atau warga masyarakat yang notabene memiliki latar belakang dan tingkat pendidikan serta pemahaman yang berbeda-beda. Alih-alih penafsiran dalam diskursus tersebut dapat menyelesaikan persoalan dengan damai. Tidak jarang perbedaan tersebut disikapi dengan kekerasan, menyerang kelompok lain, merusak fasilitas umum dengan cara membakar, membongkar dan lain sebagainya.

Hal ini terbukti di mana berbagai kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama masih marak terjadi di Indonesia. Dalam catatan KOMNASHAM sedikitnya sepanjang Januari hingga November 2007, dapat dicatat bahwa telah terjadi 135 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dari 135 peristiwa yang terjadi, tercatat 185 tindak pelanggaran dalam 12 kategori.

Kekerasan akan terus terjadi, jika kedua pandangan di atas masih dipertahankan. Pandangan yang menempatkan HAM sebagai tameng untuk berbuat sebebas-bebasnya, serta pandangan yang menolak HAM terlalu berlebihan, keduanya kontraproduktif dengan upaya perlindungan HAM di Indonesia, atau akan mendorong munculnya berbagai pelanggaran HAM. Kondisi ini akan semakin memprihatinkan jika ada kecenderungan negara untuk melakukan pembiaran terhadap berbagai bentuk pelanggaran HAM.

Rendahnya angka indeks pengembangan sumberdaya manusia dalam suatu negara, menunjukan bahwa rendah pula perlindungan HAM dalam negara tersebut. Menurut data dari Program Pengembangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation Development Program/UNDP) 2012, Indeks Pengembangan Sumberdaya Manusia di Indonesia (Human Development Index/HDI) masih menempati ranking yang sangat rendah, yaitu 121 dari 189 negara di dunia. Jika dibandingkan pada tahun 2009 di mana Indonesia menempati rangking 111 dari 182 negara, justru mengalami penurunan. Bahkan UNDP mencatat rangking Indonesia dibawah rata-rata ranking negara-negara di kawasannya (Asia Tenggara).

Parameter yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung HD adalah rata-rata tingkat harapan hidup warga, tingkat pendidikan/angka buta aksara, tingkat kemiskinan, aspek ketidakadilan, kesetaraan gender dll. Rendahnya rangking HDI Indonesia harus mampu menjadi faktor pendorong bagi usaha mewujudkan Indonesia, sebagai negara demokrasi dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana telah diulas sebelumnya.

Sebagai sebuah negara yang mayoritas warga negaranya memeluk agama Islam, bahkan sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, merupakan tantangan yang besar untuk segera membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia 4. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, mencoba menelaah tantangan sekaligus peluang Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, menjadi komponen penting dalam mencapai tujuan negara yang menjunjung demokrasi dan HAM.

Universalitas HAM Bukan Ancaman bagi Islam

Resistensi beberapa kalangan terhadap paham universalitas HAM, telah menempatkan paham relativitas sebagai paham yang lebih tepat dalam upaya perlindungan HAM. Paham relativitas meyakini bahwa HAM tidak dapat diberlakukan sama di setiap wilayah atau suatu negara. Hal ini akan sangat terantung dari kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya suatu negara.

Paham ini mencoba mempertentangkan Islam dengan HAM, sebagaimana dikemukakan oleh Samuel P. Huntington yang menempatkan HAM sebagai produk Barat, sehingga tidak cocok dengan budaya Non-Barat. Sementara, paham universalitas menganggap bahwa HAM berlaku universal, artinya, HAM berlaku bagi setiap orang di manapun dia berada, tanpa memandang berbedaan. Dengan demikian HAM berlaku bagi Islam dan Non-Islam, minoritas dan mayoritas, laki-laki-laki dan perempuan, tua dan muda, dan seterusnya.

[Baca juga: Islam Agama Kemanusiaan]

Paham universalitas HAM menguat, setelah dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ditandai dengan diterimanya Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada 10 Desember 1948 sebagai instrumen penting dalam melindungi manusia. Kemudian pada tahun 1966 DUHAM ditindaklanjuti dengan dua perjanjian internasional, yaitu The International Covenant on Civil and Politicaal Rights (ICCPR) dan The International Covenant on Economical and Social and Cultural Rights (CESCR) yang menjadikan ketentuan DUHAM mengikat secara hukum, memberikan penjabaran lebih rinci mengenai hak-hak asasi yang dilindungi, dan memberikan tatacara pelaksanaan yang harus diikuti negara-negara anggota.

Istilah Hak Asasi Manusia yang oleh A Hand Book of International Human Rights Terminology diartikan sebagai: “Human rights is legally enforceable claim or enttitlement that is held by individual human being vis a vis the State Government for the protection of the inherent human dignity of the human being. Others hold that human rights can also be held by collective group of human beings.” Jadi, HAM adalah tuntutan yang dapat dipaksakan pemenuhannya secara hukum, dan HAM melekat pada diri setiap manusia, karena krodatnya sebagai manusia, di mana Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak individu tersebut. HAM juga berlaku bagi kelompok individu untuk menghormati martabat kemanusiaannya.

Dalam kontek Indonesia, upaya Pemerintah dalam menjamin HAM setiap warga negaranya, didasarkan pada segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, mulai dari UUD 1945, Tap MPR, UU serta peraturan lain di bawahnya. Indonesia juga mengakui keberlakukan dari DUHAM 1948, ICCPR 1966, ICESCR 1966 sebagai bagian tak terpisahkan dari hukum positif Indonesia. Namun demikian, apakah segala aturan terkait dengan HAM yang menjadi dasar perlindungan HAM di Indonesia memperhatikan kepentingan Islam sebagai kelompok mayoritas dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dalam Islam? Dalam tulisan ini akan mencoba melihat sejauh mana keselarasan antara prinsip-prinsip HAM dengan prinsip HAM dalam Islam.

Adalah Masdar F. Mas’udi yang mengemukakan lima prinsip HAM dalam Islam, yaitu. Pertama, hak perlindungan hidup dan jiwa artinya perlindungan terhadap jiwa merupakan hak yang tidak bia ditawar. Kehidupan merupakan sesuatu hal yang sangat niscaya dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun; Kedua, perlindungan keyakinan. Dalam ajaran La iqraha fi al-din (tidak ada pemaksaan dalam agama) atau lakum dinukum wa liyadin (bagimu agamamu, bagiku agamaku), jelas mengandung makna bahwa tidka diperbolehkan ada pemaksaan dalam memeluk agama. Hal ini juga tidak berbeda dengan hak kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam berbagai ketentuan HAM Nasional dan Internasional sebagaimana telah diuraikan di atas; Ketiga, hak perlindungan terhadap akal pikiran, artinya Islam melindungi hak kebebasan berpendapat dan mendapatkan pendidikan; Keempat, perlindungan terhadap hak milik.

Jika meninjau prinsip-prinsip HAM Islam di atas, untuk menguji benarkan HAM bersifat universal sehingga bisa diterima baik oleh Islam maupun Non-Islam, beberapa penjelasan di bawah ini mengulas bagaimana prinsip-prinsip HAM Islam juga diadopsi oleh DUHAM.

Pertama, HAM adalah milik semua orang karena kodratnya sebagai manusia, sebagaimana tersebut dalam DUHAM Pasal 1: “All human beings are born free and equal in dignity and rights”. Penggunaan istilah “all human beings” berarti bahwa “everyone (setiap orang)” memiliki hak yang sama atau dengan kata lain “no one (tidak seorangpun)” boleh diabaikan hak-haknya atau diperlakukan secara berbeda berdasarkan misalnya perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik yang dianut, kebangsaan, atau asal usul, tingkat kekayaan, kelahiran, atau status yang lainnya.

Penggunaan istilah yang menunjukkan prinsip universalitas ini juga ditemui di beberapa Konvensi HAM lainnya seperti ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) menggunakan kata “every human beings” di Pasal 6, kata “every on” di Pasal 9 ayat (1), 12 (1), (2), Pasal 14 (2), (3) dan (5), Pasal 16, Pasal 17 (2), PAsal 18 (1), Pasal 19, dan Pasal 22. Sedangkan istilah “all person” dipakai di Pasal 10 (1), 14 (1), 26, “anyone” di Pasal 6 (4), Pasal 9 (2-5) serta kata “no one” di Pasal 6,7,11,15, dan 17 (1). Di Konvensi HAM Amerika (American Convention on Human Rights 1969) juga dijumpai di hamper setiap pasal yang secara keseluruhan berjumlah 43 pasal penggunaan istilah ”every person”, ”no one”, ”every one”, “any one” secara bergantian.

Lebih menarik dalam salah satu ketentuan yaitu Pasal 19 secara khusus disebut istilah “every minor child” yang menunjukkan bahwa secara eksplisit dan tegas hak anak kecil diperhatikan sebagai bagian dari keluarga, masyarakat dan negara Amerika Serikat dalam Konvensi HAM Amerika ini. Sedangkan dalam African Charter on Human Rights and People’s Rights di beberapa Pasal yang berjumlah 51 pasal menggunakan istilah yang sedikit berbeda yaitu “every individual” dan “all peoples”.

Kedua, bahwa setiap orang yang dilahirkan secara bebas dan memiliki hak yang sama tanpa dibeda-bedakan karena alasan tertentu. Secara bebas dan memiliki hak yang sama ini artinya bahwa semua orang tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik yang dianut, kebangsaan, atau asal usul, tingkat kekayaan, kelahiran, atau status yang lainnya.

Hal ini bisa kita lihat dalam DUHAM Pasal 1 : “All human beings are born free and equal in dignity and rights…” Begitu pula yang disebutkan dalam ICESCR Pasal 2: “…Everyone is entitled to all rights and freedoms set forth in this declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political, or other opinion, national, or social origion, property, birth or other status.” Perlindungan HAM di tingkat regional seperti benua Eropa, Amerika dan Afrika, prinsip equality ini juga diadobsi secara jelas. Di Amerika misalnya berdasarkan Konvensi HAM Amerika (American Convention on Human Rights 1969) yang ditandatangai di San Jose pada 22 November 1969 dan berlaku efektif sejak 18 Juli 1978 misalnya pada bagian Pembukaan disebutkan bahwa:

“The American States signatory to the present Convention,…Recognizing that the essential rights of man are not derived from one’s being a national of a certain state but are based upon attributes of the human personality, and that they therefore justify international protection in the form of a Convention reinforcing or complementing the protection provided by the domestic law of American States.”

Dalam hal ini jelas bahwa, dengan adanya Konvensi ini maka Amerika menyadari bahwa Hak Asasi Manusia sesungguhnya bukan diturunkan oleh negara di mana dia menjadi warga negara, tapi didasarkan karena dirinya sebagai manusia dan oleh karenannya, menurut Konvensi ini, setiap hak dari manusia tersebut dijamin perlindungannya secara internasional oleh Hukum Nasional di Amerika Serikat. Jadi jelas bahwa, menurut Konvensi HAM AS, setiap orang yang berada di wilayah AS berhak mendapatkan perlindungan haknya secara sama, semata-mata karena mereka sebagai manusia, meskipun orang-orang tersebut memiliki atau berasal dari kebangsaan yang berbeda.

Begitu pula di region Eropa melalui European Social Charter (Undang-Undang Sosial Eropa) yang disahkan di Turin pada 18 Oktober 1961 dan berlaku efektif sejak 26 Februari 1965 pada Alenia III dinyatakan bahwa:

“The Governments signatory hereto, being Members of the Council of Europe, … Considering that the enjoyment of social rights should be secured withouth discrimination on the grounds of race, colour, sex, religion, political opinion, national extraction or social origion.”

Meskipun menurut UU HAM Eropa tidak secara tegas menyebut kata “Human Rights” melainkan memakai istilah yang lebih sempit yaitu “Social Rights”, namun jelas bahwa pelarangan diskriminasi karena alasan tertentu tidak dibenarkan dalam UU ini. Artinya bahwa setiap orang harus diperlakukan secara sama oleh Pemerintah yang menandatangai UU ini dan menjadi anggota dari Komisi Eropa ini.

Sementara itu menurut African Charter on Human Rights and People’s Rights (UU Afrika tentang HAM dan Hak-hak Manusia) pada bagian Pembukaan Alenia III dinyatakan bahwa dengan memperhatikan pentingnya persatuan di Afrika maka kebebasan, persamaan, keadilan, peangkuan adalah tujuan yang terpenting dalam rangka mencapai legitimasi dari aspirasi seluruh rakyat Afrika. Jadi pengakuan prinsip equality dalam perlindungan HAM di Afrika juga dianggap sangat penting guna menuju persatuan rakyat Afrika yang lebih solid.

“Considering the Charter of the Organization of Africa Unity, which dispute that ‘freedom, equality, justice and dignity are essential objectives for achievement of the legitimate aspiration of the African peoples.”

Lalu bagaimana dengan Negara Islam seperti Arab Saudi, apakah HAM menampakkan wajah yang berbeda dalam pengakuan terhadap prinsip equality? Menurut The Arab Charter of Human Rights yang disahkan pada tanggal 15 September 1994, pada Pembukaan Alenia II dinyatakan bahwa: “Having achievement the everlasting principles established by the Islamic Shari’a and the other divine religions enshrined in brotherhood and equality v amongst human beings”.

Meskipun Konvensi HAM di Arab ini baru disahkan pada tahun 1994, namun dalam hal pengakuan terhadap prinsip equality setiap manusia diakui dalam Konvensi ini sebagai bagian dari upaya tanpa henti dalam mencapai prinsip yang telah ada dalam Hukum Islam (Islamic Shari’a) termasuk hidup berdampingin dengan beda agama. Sedangkan prinsip “tanpa diskriminasi” secara tegas dinyatakan dalam Bagian Kedua Pasal 2 bahkan secara eksplisit pelarangan diskriminasi terhadap pria dan wanita dinyatakan sebagai berkut:

“…that every individual located within its territory and subject to its jurisdiction, shall have the right to enjoy all rights and freedoms recognized in this (Charter), withouth distinction on th basis of race, colour, sex, age, religion, political, opinion, national or social orihion, wealth, birth, or other status, and without any discrimination between men and women.”

Di negara Islam lainnya juga telah menerima dan menerapkan prinsip demokrasi yang salah satunya terdapat pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, sebagaimana dikutip oleh Naoh Feldman, yang menyebutkan bahwa: ‘Currently, the constitution of Iraq and Afganistan do guarantee equality for men and women’. Dari uraian di atas menunjukan bahwa baik di negara-negara di mana Islam sebagai minoritas seperti Amerika Serikat dan Eropa, hak-hak mereka dijamin didalam UU HAM yang berlaku di negara tersebut, begitu pula di negara-negara di mana Islam sebagai mayoritas, sebab berdasarkan Pasal 1 DUHAM, HAM tidak memandang perbedaan baik itu agama, ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, politik yang dianut, kebangsaan, atau asal usul, tingkat kekayaan, kelahiran, atau status yang lainnya.

Ketiga, dokumen-dokumen HAM ditingkat regional juga memandang standar universal HAM harus ditaat oleh seluruh negara di dunia. Pandangan yang menyatakan bahwa hanya negara-negara Barat yang memiliki kepentingan dalam penerimaan DUHAM sebagai standar HAM universal sudah tidak relevan lagi setelah diadakannya Konferensi Internasional HAM di Teheran, Iran pada 22 April- 13 May 1968, di mana konferensi tersebut dihadiir oleh negara-negara Islam. Oleh karena itu, Indonesia sebagai bagian dari PBB dan sebagai negara yang meratifikasi dokumen-dokumen HAM Internasional di dalam merumuskan berbagai peraturan ditingkat nasional senantiasa merujuk pada dokumen-dokumen HAM internasional tersebut.

Jadi sekalipun tidak dapat dipungkiri bahwa HAM secara historis berasal dari Barat, namun penerimaan HAM secara universal telah mendapatkan pengakuan yang sangat kuat baik oleh negara-negara Barat sendiri maupun oleh negara-negara Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan keikutrestaan dan ratifikasi terhadap dokumen-dokumen HAM yang dilakukan oleh negara tersebut. Lahirnya dua kovenan internasional yaitu CCPR 1966 dan CESCR 1966 sebagai turunan dari Deklarasai HAM Sedunia 1948, telah meningkat kedudukannya dari bentuk Perjanjian Internasional menjadi Hukum Kebiasaan Internasional/International Law Custom. Terlebih setelah negara-negara yang menjadi anggota pada tahun 2007 telah mencapai 143 peserta sehingga dapat dipaksakan keberlakuannya.

Instrumen Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Kebebasan Beragama atau berkeyakinan merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan bersifat absolut yang dijamin dan dilindungi di dalam berbagai instrumen hukum dan hak asasi manusia baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. bersifat mutlak (absolut) khususnya bagi kebebasan yang bersifat internal (freedom of internum) sehingga tidak dapat dikurangi, dibatasi, atau dicampuri oleh siapapun dan dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan perang sekalipun (non derogable rights). Kebebasan Beragama atau berkeyakinan dalam Instrumen Internasional diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 18 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaann dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Pasal 18 menyatakan: 1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran. 2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya. 3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain. 4. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Di dalam Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia Nomor 22 terhadap Pasal di atas, dijelaskan bahwa Istilah “kepercayaan” dan „agama” harus dipahami secara luas. Tidak membatasi penerapannya hanya pada agama-agama tradisional atau agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang memiliki karakteristik institusional atau praktik-praktik yang serupa dalam agama-agama tradisional tersebut.

Apakah kebebasan agama dapat dibatasi? Terhadap hak yang terkait kebebasan beragama tersebut berlaku pembatasan. Pembatasan dimaksud sebagaimana terbaca dalam pasal 18, ayat (3): mencakup lima elemen berikut: keselamatan masyarakat (public safety), ketertiban masyarakat (public order), kesehatan masyarakat (public health), etik dan moral masyarakat (morals public), dan melindungi hak dan kebebasan mendasar orang lain (the fundemental rights and freedom of others). Secara lebih rinci diuraikan di bawah ini.

1. Pembatasan untuk Melindungi Keselamatan Masyarakat artinya dibenarkan pembatasan dan larangan terhadap ajaran agama yang membahayakan keselamatan pemeluknya. Contohnya, ajaran agama yang ekstrim, misalnya menyuruh untuk bunuh diri, baik secara individu maupun secara massal.

2. Pembatasan untuk Melindungi Ketertiban Masyarakat yaitu pembatasan kebebasan memanifestasikan agama dengan maksud menjaga ketertiban umum atau masyarakat. Di antaranya, aturan tentang keharusan mendaftar ke badan hukum bagi organisasi keagamaan masyarakat; keharusan mendapatkan ijin untuk melakukan rapat umum; keharusan mendirikan tempat ibadat hanya pada lokasi yang diperuntukkan untuk umum; dan aturan pembatasan kebebasan menjalankan agama bagi nara pidana.

3. Pembatasan untuk Melindungi Kesehatan Masyarakat adalah pembatasan yang diizinkan berkaitan dengan kesehatan publik dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pemerintah melakukan intervensi guna mencegah epidemi atau penyakit lainnya. Pemerintah diwajibkan melakukan vaksinasi, Pemerintah dapat mewajibkan petani yang bekerja secara harian untuk menjadi anggota askes guna mencegah penularan penyakit berbahaya, seperti TBC. Bagaimana pemerintah harus bersikap seandainya ada ajaran agama tertentu yang melarang vaksinasi, transfusi darah, melarang penggunaan infus dan seterusnya. Demikian pula, misalnya larangan terhadap ajaran agama yang mengharuskan penganutnya berpuasa sepanjang masa karena dikhawatirkan akan mengancam kesehatan mereka.

4. Pembatasan untuk Melindungi Moral Masyarakat, misalnya, melarang implementasi ajaran agama yang menyuruh penganutnya bertelanjang bulat ketika melakukan ritual.

5. Pembatasan untuk melindungi kebebasan dasar dan kebebasan orang lain.

Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama Meskipun jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan telah diatur dalam DUHAM dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, pengaturan kebebasan beragama atau berkeyakinan secara lebih rinci diatur di dalam deklarasi yang diadopsi pada tahun 1981 ini. Diantaranya cakupan kebebasan beragama atau berkeyakinan yang meliputi: hak beribadah, hak memiliki tempat ibadah, hak memungut dan menerima sumbangan, hak menyebarluaskan agama, hak merayakan hari kegamaan, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu agama atau keyakinan. Instrumen internasional lain seperti Konvensi Hak Anak, Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Anti Penyiksaan, dan Konvensi-konvensi lainnya, meskipun tidak secara khusus mengatur jaminan terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan, namun demikian secara tegas melarang adanya diskriminasi atau kekerasan yang didasarkan pada agama seseorang.

Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hal iniditegaskan di dalam Pasal 28I ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945, Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi oleh UU No. 12 Tahun 2005. dengandemikian, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan kewajibannya memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama atau berkeyakinan.

[Baca juga: Silahkan Putuskan, Beriman Atau Tidak]

Dalam Instrumen Hukum Nasional, Kebebasan Beragama atau berkeyakinan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Bangsa Indonesia telah menyadari keutamaan kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagai salah satu tolok ukur pencapaian kemerdekaan yang hakiki. Hak ini dijamin dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.Pasal 28E UUD 1945 menyatakan bahwa: (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 28I UUD 1945 menyatakan bahwa: (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Pasal 28 J (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud sematamata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia kebebasan beragama atau berkeyakinan juga diatur di dalam undang-undang ini, yaitu: Pasal 22 UU No.39/1999 Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Perlindungan HAM sebagai Tujuan Negara Indonesia

Salah satu ciri dari negara hukum atau the rule of law adalah adanya jaminan perlindungan HAM oleh negara kepada warga negara. Makna jaminan perlindungan di sini adalah bahwa negara memiliki kewajiban untuk mempromosikan (to promote), melindungi (to protect), menjamin (to guarentee), memenuhi (to fulfill), memastikan (to ensure) HAM. Pertama, mempromosikan artinya bahwa negara melalui alat-alat perlengkapannya baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk senantiasa mensosialisasikan pentingnya perlindungan HAM serta berbagai peraturan PerUUan di bidang HAM sehingga tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HAM semakin meningkat. Kedua, melindungi artinya, negara memiliki kewajiban untuk melindungi HAM setiap warga negara tanpa didasarkan atas diskriminasi agama, ras, suku, etnik, dan sebagainya. Negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk proaktif memberikan perlindungan HAM setiap warga negaranya, namun juga negara tidak dibenarkan melakukan pembiaraan (act by ommission) terhadap adanya pelanggaran HAM yang terjadi dimasyarakat. Ketiga, menjamin perlindungan HAM artinya bahwa perlindungan HAM tidak hanya cukup dimaktubkan dalam tujuan negara (staat ide) atau tidak cukup hanya dituangkan dalam berbagai pasal dalam konstitusi, namun yang lebih penting adalah bagaimana negara menjamin pengakuan dan perlindungan HAM tersebut dituangkan dalam peraturan setingkat UU atau bahkan setingkat peraturan pelaksana seperti PP, Perda, Kepres, dan kebijakan lain baik di tingkat pusat maupun daerah. Keempat, memenuhi artinya terhadap adanya pelanggaran HAM yang terjadi dan menimbulkan korban, negara memiliki kewajiban untuk segera memenuhi hak-hak korban dengan segera dan proporsional dengan tanpa disyaratkan dalam kondisi tertentu. Kelima, memastikan artinya bahwa negara dapat memastikan bahwa pelaku pelanggaran HAM akan dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perUUan.

Tujuan nasional Indonesia yang ada pada pembukaan undang-undang dasar 1945 adalah mencakup tiga hal, yaitu: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pertama, sejak negara Indonesia menyatakan kemerdekaannya, negara Indonesia bertekad akan melindungi negara tanah air dan seluruh warga negara Indonesia baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Artinya bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak setiap warga negara Indonesia dari segala bentuk tindakan yang melanggar hak warga negara tersebut. Dalam mewujudkan upaya demikian tentunya sangat wajar jika dalam konstitusi negara Indonesia terdapat pasal-pasal yang menjamin hak-hak warga negara Indonesia. Meskipun jika dibandingkan dalam sejarah perjalanan Indonesia pernah diberlakukan 3 (tiga) jenis konstitusi yaitu UUD 1945, RIS 1949, dan UUD 1950, di mana banyak para pakar yang menilai bahwa UUDS 1950 adalah satu-satunya UUD yang pengaturan HAM-nya paling lengkap bahkan dibandingkan UUD 1945. Namun, setelah dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945, maka UUD NRI Tahun 1945 (baca: UUD 1945 setelah amandemen) terdapat banyak kemanjuan di mana pengaturan dan jaminan HAM sangat lengkap dan jelas, baik yang menyangkut hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya.

Hal ini berarti negara sungguh-sungguh berkehendak untuk mewujudkan tujuan yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Sebagai negara yang meratifikasi ICCPR melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, maka berdasarkan Pasal 2 (1) ICCPR, disebutkan bahwa: “Each State Party undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the Covenant, without discrimination of any kind.” Artinya, negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi hak sipil dan politik warga negaranya sebagaimana hak-hak yang diakui dalam CCPR tanpa diskriminasi.

Kedua, negara Indonesia berkehendak “Mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Jika dikaitkan dengan usaha untuk mencapai tujuan negara yang pertama sebagaimana tersebut di atas, yaitu menjamin adanya perlindungan hak setiap warga negara, maka dalam usaha memberikan jaminan perlindungan tersebut akan sulit diwujudkan jika kondisi masyarakat masih dibawah garis kemiskinan atau pendidikan masyarakat masih rendah. Sebagaimana prinsip-prinsip HAM dalam Islam tentang perlindungan hak akal dan pikiran, maka hak kebebasan berpendapat dan hak atas pendidikan merupakan hak yang juga dijamin pemenuhannya dalam HAM.

Ketiga, usaha-usaha untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan mensejahterakan serta mencerdakan bangsa, tentunya tidak dapat dilakukan sendiri melainkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia perlu menjalin hubungan serta bekerjasama dengan negara lain. Oleh karena negara Indonesia turut berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia untuk kepentingan bersama baik dalam bentuk ikut serta sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menyepakati berbagai konvensi Internasional.

Jika ditinjau dari upaya bangsa Indonesia dalam memberikan jaminan perlindungan HAM dalam berbagai peraturan PerUUan dapat dikatakan mengalami berbagai kemajuan. Pertama, di dalam konstitusi, pasal-pasal yang mengatur tentang HAM telah mengalami amandemen dan pada amandemen keempat pengaturan HAM dalam konstitusi semakin lengkap dan jelas (tidak menimbulkan banyak multitafsir). Indonesia juga telah memiliki produk hukum yang mengatur dan melindungi HAM. Misalnya pada tahun 1999 Indonesia juga telah memiliki UU khusus mengenai HAM yaitu UU Nomor 39 tahun 1999. Pada tahun 2005, Indonesia sekaligus meratifikasi kovenan Internasional penting tentang HAM yaitu The International Covenant on Civil and Political Rights melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 dan The International Covenant on Economical, Social and Cultural Rights melalui UU Nomor 11 Tahun 2005. Selian itu, berbagai kovensi Internasional di bidang HAM juga telah diratifikasi oleh Indonesia diantaranya adalah The International Convention on Elimination of All Discrimination Againts Women/ CEDAW telah diratifikasi melalui UU Nomor 7 Tahun 1984, The International Convention on the Rights of the Child/CRC diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, The International Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, Degrading Treatment or Punishment/CAT diratifikasi melalui UU Nomor 5 Tahun 1998, The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/ICERD diratifikasi melalui UU No. 29 of 1999. Selian itu terdapat berbagai UU yang juga dinilai memberikan jaminan perlindungan HAM yaitu: UU Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Berekspresi di Muka Umum, UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pertanyaannya, cukupkah berbagai Peraturan PerUUan tersebut menjadi bukti bahwa HAM dijamin perlindungannya di Indonesia? Beberapa jawaban yang bisa disampaikan adalah pertama, Indonesia masih dinilai belum sepenuhnya memahami makna ratifikasi secara benar. Ratifikasi seharusnya dimaknai sebagai suatu tindakan secara sadar untuk mengesahkan dan menerima sebuah norma hukum yang bersifat internasional untuk kemudian diadobsi kedalam hukum nasional. Konsekuensi yuridis dalam ratifikasi adalah pertama menjadikan isi perjanjian internasional sebagai hukum positif. Dalam hal ini, berbagai perjanjian internasional di bidang HAM yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia sebagaimana tersebut di atas harus diterima sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Artinya, isi perjanjian Internasional tersebut mengikat tidak hanya kepada seluruh warga negara Indonesia namun juga seluruh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim), pejabat negara serta aparatur pemerintahan. Namun ralitas di lapangan, berbagai konvensi HAM yang telah diratifikasi dan menjadi hukum positif di Indonesia jarang sekali atau hampir tidak pernah dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum (hakim, jaksa, pengacara) dan pembuat kebijakan dalam mengambil keputusan.

Kedua, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyelaraskan seluruh peraturan PerUUan yang telah ada dengan isi perjanjian internasional. Artinya, jika setelah ratifikasi masih terdapat berbagai peraturan PerUUan baik ditingkat pusat maupun daerah yang bertentangan dengan isi dari perjanjian internasional tersebut, maka pembuat UU/peraturan wajib segera menyesuaikan dengan berbagai macam mekanisme diantaranya mencabut atau menyatakan tidak berlaku ketentuan yang lama dengan lahirnya ketentuan yang baru, atau menguji secara materiil UU melalui Mahkamah Konstitusi untuk ditinjau kembali. Ketiga, segera membuat peraturan PerUUan yang diperlukan guna menyesuaikan dengan isi dari perjanjian Internasional. Dalam hal peraturan PerUUan yang diperlukan belum ada, maka negara Indonesia wajib segera membuat UU yang dimaksud untuk menghindari kekosongan hukum.

Jika ditinjau dari aspek waktu, tentunya masih merupakan tantangan yang cukup besar bagi bangsa Indonesia untuk dapat membuktikan bahwa berbagai UU tersebut telah efektif dijalankan mengingat berbagai UU tersebut sebagian besar baru saja terbentuk, sehingga masih diperlukan kerja keras untuk mensosialisakan dan mengimpelemtasikan isinya. Jika ditinjau dari aspek isi atau materi peraturannya, maka sekalipun berbagai PerUUan di atas memberikan berbagai jaminan perlindungan di bidang HAM, namun jika peraturan pelaksana di tingkat bawah belum segera terbentuk atau telah dibentuk tetapi secara metari pertentangan dengan peraturan di atasnya, maka akan menjadi aspek penghalang tersendiri dalam pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu upaya pengujian kembali berbagai peraturan pelaksana yang mengabaikan norma atau isi dari peraturan di atasnya harus dibuka seluas-luasnya bagi rakyat sehingga hak-hak konstitusional rakyat benar-benar terjamin.

Indonesia sebagai Negara Pancasila Bukan Negara Agama

Tad Stahnke dan Robert C. Blitt (2005) dalam penelitiannya mengenai hubungan dan peran konstitusi terhadap kebebasan menjalankan agama membagi negara-negara berpenduduk mayoritas muslim di dunia menjadi empat kategori. Keempat kategori negara tersebut yaitu: (1) negara yang mendeklarasikan dirinya sebagai negara Islam, misalnya Afganistan, Iran, dan Saudi Arabia; (2) negara yang menyatakan Islam sebagai agama resmi negara, misalnya Irak, Malaysia, dan Mesir; (3) negara yang mendeklarasikannya dirinya sebagai negara sekuler, misalnya Senegal, Tajikistan, dan Turki; serta (4) mereka yang tidak memiliki deklarasi apapun di dalam Konstitusinya, seperti Indonesia, Sudan, dan Siria.

Jika kita menelusuri isi dari berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sampai dengan UUD 1945 (pasca amandemen), tidak ada satu pasalpun didalamnya yang secara tegas menggambarkan tentang bagaimana hubungan antara negara dengan agama. Terhadap persoalan ini Mahfud M.D mencoba menjelaskannya melalui konsepsi prismatik dengan meminjam istilah dari Fred W. Riggs. Indonesia merupakan negara Pancasila, artinya bukan sebagai negara agama karena negara agama hanya mendasarkan diri pada satu agama tertentu, tetapi negara Pancasila juga tidak dapat dikatakan sebagai negara sekuler karena negara sekuler sama sekali tidak mau terlibat dalam urusan agama. Menurutnya, negara Pancasila adalah sebuah religious nation state yakni sebuah negara kebangsaan yang religius yang melindungi dan memfasilitasi berkembangnya semua agama yang dipeluk oleh rakyatnya tanpa membedakan besarnya jumlah pemeluk masing-masing (Mahfud M.D., 2007).

Konsep nation religious state menuntut negara untuk melindungi hak konstitusional warga negara dalam menjalankan hek kebebasan beragama dan berkeyakinan. Hal ini ditegaskan kembali oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa Negara dan agama harus berjalan beriringan. Perumpamaan yang digambarkan adalah konstitusi sebagai dasar dalam bernegara berada di salah satu tangan kita, maka kitab suci agama selalu berada di satu tangan lainya. Artinya, kedua hal tersebut haruslah berjalan secara harmonis dan tidak dapat dipertentangkan satu sama lainnya. Dengan demikian, perlindungan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai salah satu hak yang dijamin dalam konstitusi harus dipahami sebagai bagian dari tujuan bernegara untuk melindungi agama-agama bukan justru sebaliknya untuk menghancurkan agama-agama.

Menempatkan Relasi Agama dan HAM secara Konstitusional

Bangsa Indonesia yakin bahwa kemerdekaan yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 bukan semata-mata perjuangan rakyat, namun semua itu tidak akan pernah terwujud jika Tuhan Yang Maha Kuasa tidak menghendakinya. Artinya, kelahiran negara Indonesia didasari oleh nilai-nilai Ketuhanan. Dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke-empat dinyatakan secara tegas bahwa: ”Kemerdekaan Indonesia adalah berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa”. Kemudian dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 29 diperkuat lagi pengakuan negara atas kekuatan Tuhan yang menyatakan bahwa “Negara berdasakan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dengan melihat ketentuan tersebut bukan berarti Indonesia adalah negara agama atau negara yang didasarkan pada agama tertentu. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sejarah Indonesia pernah ada usaha menjadikan syariat Islam sebagai landasan dalam berbangsa dan bernegara. Penjelasan UUD 1945 tetap menyatakan secara tegas bahwa: “Indonesia adalah negara hukum (rerchstaat) bukan negara kekuasaan (maachtstaat).” Jadi jelas bahwa Indonesia bukan negara agama melainkkan negara hukum. Hukum menjadi panglima, dan kekuasaan tertinggi di atas hukum. Artinya bahwa Undang-Undang dibuat oleh lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggota DPR terdiri dari berbagai suku, etnis, agama, jenis kelamin dan sebagainya. Hukum di Indonesia tidak dibuat oleh kelompok agama. Jadi agama tidak pernah mengatur negara, begitu juga sebaliknya negara tidak semestinya mengatur kehidupan beragama seseorang.

Kehendak bahwa negara Indonesia menjamin kebebasan warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan apapun dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan-perundangan sebagai aturan pelaksana dari konstitusi. Pasal 29 Ayat (2) menyatakan bahwa:”Negara menjamin kekebasan tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing”, serta Pasal 28E Butir 1 UUDRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa: ”Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya. Untuk mewujudkan kehendak konsitusi tersbut dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang dalam Pasal 22 menyebutkan: ”Setiap orang mempunyai kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama.” Lebih lanjut lagi, etiked baik Indonesia sebagai negara yang menjamin hak kebebasan bergama diwujudkan dengan meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (CCPR) 1966 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. dengan dikeluarkannya UU Nomor 12 Tahun 2005 maka CCPR sudah menjadi bagian dari hukum positif yang mengikat seluruh warga negara Indonesia. Dalam Pasal 18 dinyatakan bahwa:

1. Setiap negara berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan aama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran.

2. Tidak seorangpun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya.

3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan undang-undang, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dasar orang lain.

4. Negara pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 CCPR di atas, jelas bahwa hak kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang bersifat non-derogable artinya tidak dapat dikurang-kurangi pemenuhannya oleh negara dalam kondisi apapun. Norma-norma tersebut jelas membebankan kewajiban kepada Negara agar menjamin penghormatan dan perlindungan terhadap hak atas kebebasan beragama tersebut. Pertama-tama yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara adalah kebebasan internal (internal freedom) dari agama, yakni menyangkut keyakinan terhadap doktrin atau aqidah suatu agama. Kebebasan inilah yang tidak dapat diintervensi oleh Negara.

Itu artinya, negara tidak dapat menyatakan suatu aliran agama sesat atau tidak, meskipun kelompok yang ada dalam masyarakat menyatakan demikian. Negara diperbolehkan melakukan intervensi terbatas pada kebebasan eksternal (external freedom) dari agama, yakni berkaitan dengan penyebaran atau pelaksanaannya. Tetapi intervensi tersebut harus didasarkan pada alasan yang diperlukan (necessary) untuk menjaga ketertiban umum (public order), kesehatan dan moral masyarakat (public health and morals), dan kebebasan dan hak-hak fundamental orang lain (fundamental rights and freedom of others). Bentuk intervensinya harus dinyatakan dengan undang-undang. Rambu-rambu inilah yang seharusnya menjadi ranah yang boleh diintervensi Negara. Sebagai salah satu wujud konsistensi Indonesia dalam melaksanakan ketentuan khususnya Pasal 18 CCPR, maka dalam amandemen ke-4 UUD 1945 dalam Pasal 28 J Ayat (1) dan (2) UUDRI Tahun 1945 disebutkan bahwa: ”Dalam menjalankan kebebasannya setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud untuk menjaga ketertiban umum/ masyarakat”.

Lalu bagaimana dengan ketentuan mengenai penodaan agama yang diatur oleh KUHP dan PNPS Nomor 1/PNPS/ 1965 jo UU Nomor 5/PNPS/ Tahun 1969 tentang Penyalahgunaan dan/ Penodaan Agama, apakah dapat dikategorikan sesuai dengan Pasal 18 CCPR jo Pasal 28 J Ayat (2)? Hal ini sangat penting dibahas mengingat salah satu dasar hukum yang digunakan dalam mengeluarkan SKB Tiga Menteri tentang Pembubaran Ahmadiyah didasarkan pada ketentuan tersebut. Dalam Pasal 156 (a) (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHP yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang dimuka umum menceritakan, manganjurkan atau mengusahakan menafsirkan dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama bisa dipindana.” Sedangkan PNPS Nomor 1/PNPS/1965 jo UU Nomor 5 Tahun 1969 yang dalam Pasal 1 disebutkan bahwa: “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatau agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegaitan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Pertama, bunyi pasal kedua ketentuan di atas harus diakui sangat multitafsir. Sebab penyebutan kata ’utama’ dapat ditafsirkan bahwa ada tingkatan-tingkatan agama dalam masyarakat sehingga jika ditinjau dari Pasal 28 (I) negara telah membatasi hak keberagamaan seseorang. Dalam penjelasan pasal demi pasal dari Pasal 1 UU aquo disebutkan bahwa yang dimaksud sebagai agama yang utama adalah Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius). Namun dalam penjelasan berikutnya disebutkan bahwa: “Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zoroaster, Shinto, Taoism dilarang di Indonesia.”

Artinya, diluar 6 agama yang disebutkan di atas, dan di luar empat agama lain yang disebutkan dalam penjelasan berikutnya, maka agama dan aliran kepercayaan tersebut tidak mendapat jaminan seperti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar dan tidak mendapat bantuan-bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh pasal ini. Padahal dalam perkiraan Kontras, di Indonesia terdapat 517 kelompok aliran kepercayaan. Dengan demikian UU aquo telah bertentangan dengan Pasal 28 (I).

Kedua, di dalam Pasal 2 UU tersebut dinyatakan bahwa: ’Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.’ Dalam hal ini pihak atau lembaga yang berwenang untuk menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh seseorang tersebut menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama adalah Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Kehakiman.

Namun dalam perjalanannya di masa orde baru telah dibentuk lembaga ekstra yudisial seperti Bakorpakem yang tugasnya mengawasi aliran-aliran kepercayaan. Bakorpakem berwenang dalam menentukan bahwa ajaran agama/aliran kepercayaan seseorang bertentangan dengan ajaran agama tertentu. Dari sini timbul pertanyaan, siapakah Bakorpakem jika ditinjau sistem Kelembagaan Indonesia, apakah ia bagian dari lembaga yudikatif, legislatif, atau eksekutif? Lalu dari manakah sumber kewenangan tersebut diperoleh? Adakah ketentuan peraturan perUUan yang mendelegasikan kewenangan tersebut kepadanya?

Tentunya jawaban dari semua pertanyaan tersebut adalah TIDAK atau TIDAK ADA. Di era demokrasi seperti sekarang ini, keberadaan Bakorpakem sudah tidak sesuai dengan amanat konstitusi dan cenderung tidak sesuai dengan prinsip toleransi, pluralisme, perlindungan minoritas, kesetaraan dan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi. Sehingga wajar jika banyak masyarakat yang menuntut pembubaran Bakorpakem tersebut. Apalagi setelah Indonesia meratifikasi CCPR pada tahun 2005, keberadaan Bakorpakem jelas sudah tidak relevan.

Ketiga, jika ditinjau dari aspek historis dan sosiologis, UU Nomor 1/PNPS/1965 jo UU Nomor 5/PNPS/ 1969 dibuat pada kondisi di mana Indonesia menghadapi pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) sehingga UU tersebut dimaksudkan untuk membatasi kebebasan berserikat seseorang. Sedangkan Pasal 156 KUHP adalah buatan Belanda dalam kontek kekinian sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dewasa ini. Oleh karena itu, pembatasn kebebasan berserikat tidak boleh dicampuradukan dengan pembatasan kebebasan beragama. Jika masyarakat memandang perlu adanya UU tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, maka harus dibuat UU yang baru yang didalamnya memuat aturan-aturan yang tidak diskriminatif dan tidak multitafsir.

Dengan melihat beberapa kelemahan dari UU aquo, maka menurut hemat Penulis UU aquo sangat terbuka kemungkinan dilakukan diuji secara materill ke Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga jika MK melihat bahwa ketentuan tersebut melanggar konstitusi, maka UU tersebut tidak menutup kemungkinan dianulir. Hal ini terbukti ketika saat ini beberapa LSM seperti Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Center for Democracy and Human Right Studies (Demos), Setara Institute, serta Desantara Foundation mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 pada 27 Januari 2010 mengajukan Judicial review atas UU Nomor 5/PNPS/Tahun 1969 ke Mahkamah Konstitusi.

Menanggapi pernyataan Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan menilai uji materi Undang-Undang Nomor 5/PNPS/ Tahun 1969 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama merupakan perbuatan keliru dengan menyatakan bahwa:

Uji materi tersebut, keliru dan salah sasaran. Kelirunya pengajuan uji materi tersebut, lanjut Amidhan, karena Indonesia tidak menganut kebebasan yang tak berbatas, meski Pasal 28 (i) UUD 1945 menyatakan kebebasan yang menyangkut hak asasi manusia tidak boleh dibatasi sedikit pun. Tapi Pasal 28 (j) UUD 1945, menyebutkan kebebasan itu dikaitkan dengan kewajiban untuk menghormati hak orang lain. Tiga hal yang membatasi kebebasan di Indonesia adalah agama, moral, dan ketertiban umum. Batasan tersebut, ia menjelaskan, diatur oleh undang-undang. Untuk agama, Amidhan mencontohkan, ketentuannya jelas tidak boleh mengacak-acak agama lain yang ajaran dan akidahnya sudah baku.

Dalam hal ini, pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu sedikit diluruskan. Pertama, benar bahwa Pasal 28 (I) menyatakan bahwa kebebasan beragama merupakan bagian dari hak sipil dan politik yang tidak dapat dibatas-batasi sedikitpun. Benar bahwa Pasal 28 (I) tidak dapat dilepaskan dengan Pasal 28 (J). Namun MUI salah menafsirkan. Menurut MUI kebebasan termasuk kebebasan beragama dapat dibatasi oleh tiga hal yaitu agama, moral dan ketertiban umum. Sesungguhnya bahwa Pasal 28 (J) tidak menempatkan agama, moral dan ketertiban umum sebagai pembatasan yang utama melainkan menempatkan undang-undang sebagai pembatasan yang utama (primer).

Jika agama, moral dan ketertiban umum dijadikan sebagai pembatas yang utama (primer), maka akan timbul pertanyaan agama siapakah yang berhak menjadi tolok ukur dari ke-6 agama resmi di Indonesia. Bahkan jika merujukan pada ketentuan Kovenan Hak Sipol yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, agama tidak dimasukan sebagai elemen untuk melakukan pembatasan. 18, ayat (3) Kovenan Sipol menyebut lima elemen pembatasan kebebasan eksternal sebagai berikut: keselamatan masyarakat (public savety), ketertiban masyarakat (public order), kesehatan masyarakat (public health), etik dan moral masyarakat (morals public), dan melindungi hak dan kebebasan mendasar orang lain (the fundemental rights and freedom of others). Dengan ademikian ada ketidakselarasan antara Pasal 18 ayat (3) Kovenan Sipol dengan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945. Sementara itu sampai sekarang tidak ada parameter yang dapat menjelaskan dnegan tepat apa yang dimaksud moral dan ketertiban umum. Oleh karena itu jika tiga hal tersebut yang dijadikan parameter utama (primer) maka akan menjadi persoalan tersendiri. Sehingga agama, ketertiban umum dan moral dimaksudkan sebagai parameter tambahan (sekunder). Secara tegas Pasal 28 (J) menyatakan bahwa: ”Dalam menjalankan kebebasannya setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud untuk menjaga ketertiban umum/ masyarakat”.

Jadi di sini konstitusi mengamanatkan harus ada UU yang secara tegas mengatur tentang pembatasan kebebasan tersebut. Jika UU Nomor 5/PNPS/1969 adalah satu-satunya UU yang dimaksud, padahal secara substansi masih diskriminatif dan sangat multitafsir, maka UU tersebutlah yang harus diperbaiki sehingga dalam hal penerapan nantinya tidak menimbulkan pro dan kontra. Jadi, diperlukan tindakan pro aktif tentunya bagi warga negara yang dianggap dirugikan oleh ketentuan UU tersebut. Oleh karena itu tindakan beberapa LSM melakukan yudisial review terhadap UU aquo tidak dapat dipandang sebagai tindakan yang keliru, namun sebuah tindakan yang harus didukung oleh segenap masyarakat, karena siapapun baik mayoritas maupun minoritas berpotensi dirugikan oleh keberadaan UU tersebut.

Perbedaan pemahaman demikian wajar bila terjadi di kalangan masyarakat di Indonesia mengingat pembentukan Sistem Hukum HAM Nasional masih dalam tataran pembenahan secara terus-menerus. Oleh karena itu diskusi dan dialog tentang perbedaan pandangan tersebut masih sangat terbuka dilakukan. Namun di sisi lain ada kewajiban dari negara untuk senantiasa mengkampanyekan HAM di berbagai kalangan masyarakat sehingga pemahaman komprehenship HAM masyarakat dapat segera terwujud. Negara juga tidak dibenarkan membiarkan terjadinya pelanggaran HAM di masyarakat. Akhirnya kesadaran akan pentingnya melindungi dan menghormati HAM tidak hanya menjadi kebutuhan kelompok minoritas namun juga kebutuhan kelompok mayoritas. Dengan demikian berbagai macam kekerasan mengatasnamakan agama tidak akan terjadi kembali di negeri tercinta Indonesia.

Penutup

Sebagai sebuah negara hukum yang demokratis, maka kewajiban untuk melindungi dan menghormati HAM adalah kewajiban negara Indonesia sebab HAM tidak hanya merupakan hak kodrat namun juga merupakan hak konstitusional rakyat yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Universalitas HAM bukan merupakan ancaman baik bagi Islam mayoritas maupun non Islam minoritas. Pemahaman HAM secara konferenship diperlukan untuk menghindari penggunaan HAM sebagai alas hak untuk berbuat sebebas-bebasnya sehingga dapat merugikan. Di sisi lain, sikap apriori terhadap HAM adalah sebuah upaya yang kontraproduktif dalam usaha mencapai tujuan negara Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan konstitusi UUD NRI Tahun 1945.

Oleh karena itu, usaha memahami berbagai ketentuan peraturan PerUUan dibidang HAM secara komprehensif dan proporsional adalah sebuah usaha untuk menghindari kesalahpahaman yang berkepanjangan. Kekerasan bukan merupakan cara yang tepat dalam menyelesaikan setiap perbedaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam mencapai tujuan bernegara, agama dan HAM tidak dipandang sebagai dua sisi mata uang yang berbeda namun keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena agama adalah bagian dari HAM dan HAM melindungi agama-agama sebagai hak yang tidak dapat dikurang-kurangi dalam kondisi apapunn (non derogable rights).

Bibliografi

Arifin, Syamsul, “Islam, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Demokrasi, Perspektif Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan,” Seminar Nasional HAM dan Penerapan Syariah dalam Konteks Demokratisasi di Indoensia, Malang: FAI UMM, 2009.
Baidhawi, Zakiyuddin, Kredo Kebebasan Beragama, Jakarta: PSAP, 2006.
Conde, H. Victor, A Hand Book of International Human Rights Terminology, Nebraska: University of Nebraska Press, tt.
Dijk, Mr. P. van (et.all), (eds), American Convention on Human Rights di International Law, Human Rights, Fourth Revised edition

arpan