Penghormatan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia: Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia

Oleh. Cekli Setya Pratiwi
[Klik untuk profile Penulis]

iT’s me – Berbicara soal hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, tidak terlepas dari bagaimana hubungan antara agama dan negara. Diskusi mengenai relasi atau hubungan antara agama negara dan Hak Asasi Manusia masih dianggap relevan khususnya di Indonesia, mengingat sampai saat ini masih banyak diskursus yang muncul dari berbagai kalangan mengenai topik ini.

Di satu sisi ada kelompok yang berpendapat bahwa HAM identik dengan liberalisasi dan oleh karenanya menerapkan HAM adalah sebuah upaya melawan syariat Islam, sehingga usaha-usaha untuk mendirikan negara Islam dipandang sebagai salah satu alternatif memecahkan persoalan bangsa, akibat dari dampak buruk liberalisasi. Di sisi lain, ada juga kelompok yang masih berpandangan bahwa pendirian negara Islam di Indonesia akan mengalami banyak kendala mengingat hal ini akan bertentangan dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa, yang telah berurat dan berakar dan menjadikan kondisi sosial mayarakat Indonesia yang beranekaragam.

Dalam tataran teori, diskursus yang terjadi di antara para pakar, dinilai sebagai sebuah hal yang wajar dan bahkan dapat memperkaya wawasan keilmuan masyarakat. Namun, dalam tataran praktis, tidak jarang diskursus ini menimbulkan persoalan yang begitu rumit, jika perbedaan tersebut dimaknai secara sempit oleh sekelompok orang atau warga masyarakat yang notabene memiliki latar belakang dan tingkat pendidikan serta pemahaman yang berbeda-beda. Alih-alih penafsiran dalam diskursus tersebut dapat menyelesaikan persoalan dengan damai. Tidak jarang perbedaan tersebut disikapi dengan kekerasan, menyerang kelompok lain, merusak fasilitas umum dengan cara membakar, membongkar dan lain sebagainya.

Hal ini terbukti di mana berbagai kasus kekerasan yang mengatasnamakan agama masih marak terjadi di Indonesia. Dalam catatan KOMNASHAM sedikitnya sepanjang Januari hingga November 2007, dapat dicatat bahwa telah terjadi 135 kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dari 135 peristiwa yang terjadi, tercatat 185 tindak pelanggaran dalam 12 kategori.

Kekerasan akan terus terjadi, jika kedua pandangan di atas masih dipertahankan. Pandangan yang menempatkan HAM sebagai tameng untuk berbuat sebebas-bebasnya, serta pandangan yang menolak HAM terlalu berlebihan, keduanya kontraproduktif dengan upaya perlindungan HAM di Indonesia, atau akan mendorong munculnya berbagai pelanggaran HAM. Kondisi ini akan semakin memprihatinkan jika ada kecenderungan negara untuk melakukan pembiaran terhadap berbagai bentuk pelanggaran HAM.

Rendahnya angka indeks pengembangan sumberdaya manusia dalam suatu negara, menunjukan bahwa rendah pula perlindungan HAM dalam negara tersebut. Menurut data dari Program Pengembangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation Development Program/UNDP) 2012, Indeks Pengembangan Sumberdaya Manusia di Indonesia (Human Development Index/HDI) masih menempati ranking yang sangat rendah, yaitu 121 dari 189 negara di dunia. Jika dibandingkan pada tahun 2009 di mana Indonesia menempati rangking 111 dari 182 negara, justru mengalami penurunan. Bahkan UNDP mencatat rangking Indonesia dibawah rata-rata ranking negara-negara di kawasannya (Asia Tenggara).

Parameter yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung HD adalah rata-rata tingkat harapan hidup warga, tingkat pendidikan/angka buta aksara, tingkat kemiskinan, aspek ketidakadilan, kesetaraan gender dll. Rendahnya rangking HDI Indonesia harus mampu menjadi faktor pendorong bagi usaha mewujudkan Indonesia, sebagai negara demokrasi dalam mencapai tujuan bernegara sebagaimana telah diulas sebelumnya.

Sebagai sebuah negara yang mayoritas warga negaranya memeluk agama Islam, bahkan sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, merupakan tantangan yang besar untuk segera membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang mampu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 Alenia 4. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, mencoba menelaah tantangan sekaligus peluang Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia, menjadi komponen penting dalam mencapai tujuan negara yang menjunjung demokrasi dan HAM.



Latest posts by arpan (see all)